Banyak Kecurangan Di Pilkada, Partai UKM Usul Sistem Pemilu Online

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan 10 dari 13 hasil sengketa Pilkada untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) memperlihatkan pelaksanaan Pilkada marak praktik kecurangan. 

Melihat hal itu, Partai Usaha Kecil Menengah (UKM) mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar mengubah sistem Pemilu. Dari coblos menjadi sistem Pemilu Online atau digital.

“Sistem Pemilu kita amburadul dan sangat rawan kecurangan dengan penghitungan manual. Alangkah baiknya pemerintah lewat Mendagri dan DPR merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Pemilu digelar online,” kata Sekretaris Jenderal Partai UKM Syafrudin Budiman, Rabu (23/3).

Terbukti, katanya, dalam amar putusan MK, dari 10 gugatan yang dikabulkan, sebanyak sembilan daerah diminta menggelar PSU sebagian. 

Sedangkan, satu daerah yakni Kabupaten Boven Digoel menggelar PSU secara keseluruhan dengan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 4 selaku pemenang, Yusak Yaluwo-Yakob Waremba.

Menurut Syafrudin, Pilkada Serenta atau Pemilu Legislatif atau Pemilu Presiden yang dilakukan penghitungan secara manual melahirkan banyak kecurangan. 

“Mulai dari mengubah data angka perolehan sampai manipulasi teknik penghitungan suara. Bahkan ada kecurangan yang dilakukan secara terorganisir, sistematis dan massif,” ujar pria yang disapa Gus Din ini.

Dia mengatakan, jika sistem Pemilu dan Pilkada dilakukan secara online atau digital, tentunya akan mengurangi kecurangan. Suara Pemilu dan Pilkada akan lebih murni dan akan melahirkan pemimpin berkualitas dengan demokrasi yang memiliki integritas.

Seperti diketahui, MK menetapkan 10 Pilkada dilakukan PSU, yakni Pemilihan Bupati Labuhan Batu Selatan (Sumatera Utara) dengan PSU di 16 tempat pemungutan suara (TPS); Halmahera Utara (Maluku Utara), PSU di 4 TPS.

Kemudian, Pilbup Labuhan Batu (Sumut) dengan PSU di 9 TPS; Pilbup Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan) PSU di 4 TPS; Pilbup Rokan Hulu (Riau) PSU di 25 TPS; Pilbup Mandailing Natal (Sumut) di 3 TPS.

Lalu, Pilbup Indragiri Hulu (Riau) PSU di 1 TPS; Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi, dengan PSU 88 TPS; Pemilihan Wali Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dengan PSU di 3 kelurahan dan PSU secara keseluruhan di Pilbup Boven Digoel. [REN]

]]> Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan 10 dari 13 hasil sengketa Pilkada untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) memperlihatkan pelaksanaan Pilkada marak praktik kecurangan. 

Melihat hal itu, Partai Usaha Kecil Menengah (UKM) mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar mengubah sistem Pemilu. Dari coblos menjadi sistem Pemilu Online atau digital.

“Sistem Pemilu kita amburadul dan sangat rawan kecurangan dengan penghitungan manual. Alangkah baiknya pemerintah lewat Mendagri dan DPR merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Pemilu digelar online,” kata Sekretaris Jenderal Partai UKM Syafrudin Budiman, Rabu (23/3).

Terbukti, katanya, dalam amar putusan MK, dari 10 gugatan yang dikabulkan, sebanyak sembilan daerah diminta menggelar PSU sebagian. 

Sedangkan, satu daerah yakni Kabupaten Boven Digoel menggelar PSU secara keseluruhan dengan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 4 selaku pemenang, Yusak Yaluwo-Yakob Waremba.

Menurut Syafrudin, Pilkada Serenta atau Pemilu Legislatif atau Pemilu Presiden yang dilakukan penghitungan secara manual melahirkan banyak kecurangan. 

“Mulai dari mengubah data angka perolehan sampai manipulasi teknik penghitungan suara. Bahkan ada kecurangan yang dilakukan secara terorganisir, sistematis dan massif,” ujar pria yang disapa Gus Din ini.

Dia mengatakan, jika sistem Pemilu dan Pilkada dilakukan secara online atau digital, tentunya akan mengurangi kecurangan. Suara Pemilu dan Pilkada akan lebih murni dan akan melahirkan pemimpin berkualitas dengan demokrasi yang memiliki integritas.

Seperti diketahui, MK menetapkan 10 Pilkada dilakukan PSU, yakni Pemilihan Bupati Labuhan Batu Selatan (Sumatera Utara) dengan PSU di 16 tempat pemungutan suara (TPS); Halmahera Utara (Maluku Utara), PSU di 4 TPS.

Kemudian, Pilbup Labuhan Batu (Sumut) dengan PSU di 9 TPS; Pilbup Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan) PSU di 4 TPS; Pilbup Rokan Hulu (Riau) PSU di 25 TPS; Pilbup Mandailing Natal (Sumut) di 3 TPS.

Lalu, Pilbup Indragiri Hulu (Riau) PSU di 1 TPS; Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi, dengan PSU 88 TPS; Pemilihan Wali Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dengan PSU di 3 kelurahan dan PSU secara keseluruhan di Pilbup Boven Digoel. [REN]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories