Banyak Bencana, BNPB Kok Mau Dibunuh, Aneh!

Revisi Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang sedang digodok DPR bersama pemerintah, bikin geleng-geleng kepala. Dalam revisi tersebut, pemerintah dikabarkan ingin menghapus posisi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bila ini benar, tentu rencana tersebut tidak masuk akal. Sebagai negara yang banyak dilanda bencana baik alam maupun non alam, aneh kalau BNPB yang selama ini ada di garda depan penanggulangan bencana, bukannya diperkuat malah ingin dibunuh.

Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana sudah mulai dibahas pada Agustus 2019. Di awal pembahasan, semua berjalan lancar-lancar saja. Pemerintah yang diwakili Agus Gumiwang yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Sosial, punya pandangan yang sama dengan DPR. Termasuk soal keberadaan BNPB yang saat ini dipimpin Letjen TNI Doni Monardo.

Masalah mulai muncul saat Kemensos di bawah komando Juliari Batubara. Dalam pembahasan dengan Komisi VIII DPR September lalu, Juliari tak memasukkan BNPB dalam daftar isian masalah (DIM). Sikap pemerintah itu, ternyata jadi persoalan serius.

Ketua Panja RUU Penanggulangan Bencana, Ace Hasan Syadzily mengatakan, harusnya revisi beleid ini ditargetkan rampung di masa persidangan tahun ini. Apalagi DPR sudah memasukkan pembahasan RUU ini dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2021.

Namun, target revisi RUU Penanggulangan Bencana bakal kelar dalam waktu dekat, sepertinya meleset. Politisi Golkar ini mengaku, ada perbedaan yang krusial antara pemerintah dan DPR terkait BNPB. Perbedaan pandangan itu membuat pembahasan menjadi deadlock.

“Masih ada perbedaan pandangan yang sangat tajam antara Komisi VIII dan Pemerintah terkait BNPB,” kata Ace, saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini mengatakan, dalam DIM versi pemerintah, ada keinginan agar BNPB dihapus. Alasannya, agar pemerintah memiliki fleksibilitas dalam penanganan bencana. Penanganan bencana tetap dengan semacam lembaga ad hoc yang diatur dalam Perpres.

Sementara, kata Ace, DPR berpandangan tak cukup jika penanganan bencana hanya diatur dalam Perpres. Ada perbedaan besar antara lembaga yang diatur dalam Perpres dan Undang-undang.

“Padahal kita tahu penanganan bencana bukan penanganan yang reaktif. Tapi perlu mengedepankan aspek mitigasi preventif,” tegas Politisi Golkar ini.

Karena perlunya penanganan preventif dan mitigasi bencana itu, BNPB mestinya diperkuat. Bukan diperlemah. Sementara pemerintah bersikeras untuk menghapus BNPB. “Kalau diperlemah, ini sebuah kemunduran. Revisi mestinya untuk memperkuat bukan memperlemah. Sampai saat ini, pembahasan masih seputar itu,” ungkapnya.

Ace menilai, revisi UU ini sangat urgen. Indonesia memiliki banyak potensi bencana. Karena itu, dalam revisi nantinya perlu memasukkan perkembangan kebencanaan yang terjadi saat ini. Misalnya, terkait dengan likuifaksi, pandemi dan epidemi. Kemudian, orientasi penyelenggaraan kebencanaan harus dikedepankan pada aspek mitigasi.

Dalam revisi ini, DPR mengusulkan ada anggaran yang harus diwajibkan bagi penanggulangan bencana. Supaya daerah potensi bencana siap melakukan mitigasi dan preventif. Selama ini kecenderungannya lebih kepada reaksi, respons setelah bencana.

 

Padahal yang penting sesungguhnya membangun paradigma dari responsif menjadi mitigatif. Selain itu, lanjut Ace, DPR ingin memasukkan pentingnya analisis resiko dalam perencanaan pembangunan.

Dia berpendapat, jangan sampai membuat tata ruang di daerah yang memiliki potensi bencana tinggi. Kemudian adanya memasukkan literasi kebencanaan dalam kurikulum sekolah. “Karena itu kami masih bersikeras mempertahankan BNPB. Kami tak ingin revisi ini alih-alih memperkuat malah memperlemah BNPB,” tegasnya.

Untuk diketahui, sepanjang triwulan I tahun 2021, BNPB mencatat ada 763 bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Data ini mencakup jumlah kejadian, peta sebaran, dampak bencana, dan kerusakan yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi di seluruh Indonesia.

Bencana alam berupa banjir terjadi sebanyak 337 kejadian, puting beliung 186 kejadian, dan tanah longsor 144 kejadian. Kemudian, disusul karhutla sebanyak 70 kejadian, gempa bumi 13 kejadian, gelombang pasang dan abrasi 12 kejadian, dan kekeringan sebanyak 1 kejadian.

Tak hanya bencana alam, sejak Maret 2020, BNPB jadi garda terdepan dalam memimpin perang melawan Corona. Bahkan hingga saat ini, Doni Monardo masuk dalam Ketua Satgas Penanganan Covid-19.

Apa tanggapan Kemensos? Rakyat Merdeka mencoba mengontak Sekjen Kemensos Hartono Laras dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Najarudin mengenai RUU ini, tadi malam. Namun, pesan yang dikirim tidak dibalas. Telpon pun tak diangkat.

Kabar pemerintah ingin menghapus BNPB jadi perhatian pegiat dunia maya. Sebagian kaget dan mempertanyakan alasan tersebut. Akun Fadlhan Yunanda heran revisi yang awalnya menguatkan BNPB kenapa jadi berubah haluan. Padahal sudah jelas peran BNPB selama ini. “BNPB yang sudah bertugas menanggulangi bencana sejak kapan tau. Kok dihapus,” ujarnya sambil menuatkan tagar #SaveBNPB.

Pada September lalu atau saat kabar pemerintah akan menghapus BNPB, tagar #SaveBNPB pernah menjadi trending di lini masa Twitter. Tagar itu berisi protes terhadap niat pemerintah menghapus BNPB. Pegiat Twitter @uniebby mengaku resah mendengar kabar tersebut.

“Sebagai masyarakat yang sering merasakan dampak dari bencana alam, saya sangat resah dengan keputusan pemerintah yang ingin menghapus lembaga yang sangat berjasa dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.

Akun @beyubaystory ikut terkejut. Soalnya, dia menilai jika BNPB dihapus, khawatir sistem penanganan kebencanaan akan melemah. Sementara bencana di Indonesia datang tidak mengenal waktu. “Don’t set back to zero,” ucapnya.

Pakar mitigasi bencana Alfi Rahman, Ph.D menuturkan, mekanisme penanggulangan bencana seharusnya tidak hanya berhenti pada saat bencana terjadi, tetapi harus terus dilanjutkan hingga pasca bencana. Mengingat, masyarakat di lokasi terdampak bencana membutuhkan waktu pemulihan yang sering kali lebih lama dari waktu terjadinya bencana.

Pemerintah, menurutnya, harus tetap mengawal dan membantu proses pemulihan tersebut. Tentunya, kewajiban tersebut harus masuk dalam RUU Penanggulangan Bencana. [BCG]

]]> Revisi Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang sedang digodok DPR bersama pemerintah, bikin geleng-geleng kepala. Dalam revisi tersebut, pemerintah dikabarkan ingin menghapus posisi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bila ini benar, tentu rencana tersebut tidak masuk akal. Sebagai negara yang banyak dilanda bencana baik alam maupun non alam, aneh kalau BNPB yang selama ini ada di garda depan penanggulangan bencana, bukannya diperkuat malah ingin dibunuh.

Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana sudah mulai dibahas pada Agustus 2019. Di awal pembahasan, semua berjalan lancar-lancar saja. Pemerintah yang diwakili Agus Gumiwang yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Sosial, punya pandangan yang sama dengan DPR. Termasuk soal keberadaan BNPB yang saat ini dipimpin Letjen TNI Doni Monardo.

Masalah mulai muncul saat Kemensos di bawah komando Juliari Batubara. Dalam pembahasan dengan Komisi VIII DPR September lalu, Juliari tak memasukkan BNPB dalam daftar isian masalah (DIM). Sikap pemerintah itu, ternyata jadi persoalan serius.

Ketua Panja RUU Penanggulangan Bencana, Ace Hasan Syadzily mengatakan, harusnya revisi beleid ini ditargetkan rampung di masa persidangan tahun ini. Apalagi DPR sudah memasukkan pembahasan RUU ini dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2021.

Namun, target revisi RUU Penanggulangan Bencana bakal kelar dalam waktu dekat, sepertinya meleset. Politisi Golkar ini mengaku, ada perbedaan yang krusial antara pemerintah dan DPR terkait BNPB. Perbedaan pandangan itu membuat pembahasan menjadi deadlock.

“Masih ada perbedaan pandangan yang sangat tajam antara Komisi VIII dan Pemerintah terkait BNPB,” kata Ace, saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini mengatakan, dalam DIM versi pemerintah, ada keinginan agar BNPB dihapus. Alasannya, agar pemerintah memiliki fleksibilitas dalam penanganan bencana. Penanganan bencana tetap dengan semacam lembaga ad hoc yang diatur dalam Perpres.

Sementara, kata Ace, DPR berpandangan tak cukup jika penanganan bencana hanya diatur dalam Perpres. Ada perbedaan besar antara lembaga yang diatur dalam Perpres dan Undang-undang.

“Padahal kita tahu penanganan bencana bukan penanganan yang reaktif. Tapi perlu mengedepankan aspek mitigasi preventif,” tegas Politisi Golkar ini.

Karena perlunya penanganan preventif dan mitigasi bencana itu, BNPB mestinya diperkuat. Bukan diperlemah. Sementara pemerintah bersikeras untuk menghapus BNPB. “Kalau diperlemah, ini sebuah kemunduran. Revisi mestinya untuk memperkuat bukan memperlemah. Sampai saat ini, pembahasan masih seputar itu,” ungkapnya.

Ace menilai, revisi UU ini sangat urgen. Indonesia memiliki banyak potensi bencana. Karena itu, dalam revisi nantinya perlu memasukkan perkembangan kebencanaan yang terjadi saat ini. Misalnya, terkait dengan likuifaksi, pandemi dan epidemi. Kemudian, orientasi penyelenggaraan kebencanaan harus dikedepankan pada aspek mitigasi.

Dalam revisi ini, DPR mengusulkan ada anggaran yang harus diwajibkan bagi penanggulangan bencana. Supaya daerah potensi bencana siap melakukan mitigasi dan preventif. Selama ini kecenderungannya lebih kepada reaksi, respons setelah bencana.

 

Padahal yang penting sesungguhnya membangun paradigma dari responsif menjadi mitigatif. Selain itu, lanjut Ace, DPR ingin memasukkan pentingnya analisis resiko dalam perencanaan pembangunan.

Dia berpendapat, jangan sampai membuat tata ruang di daerah yang memiliki potensi bencana tinggi. Kemudian adanya memasukkan literasi kebencanaan dalam kurikulum sekolah. “Karena itu kami masih bersikeras mempertahankan BNPB. Kami tak ingin revisi ini alih-alih memperkuat malah memperlemah BNPB,” tegasnya.

Untuk diketahui, sepanjang triwulan I tahun 2021, BNPB mencatat ada 763 bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Data ini mencakup jumlah kejadian, peta sebaran, dampak bencana, dan kerusakan yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi di seluruh Indonesia.

Bencana alam berupa banjir terjadi sebanyak 337 kejadian, puting beliung 186 kejadian, dan tanah longsor 144 kejadian. Kemudian, disusul karhutla sebanyak 70 kejadian, gempa bumi 13 kejadian, gelombang pasang dan abrasi 12 kejadian, dan kekeringan sebanyak 1 kejadian.

Tak hanya bencana alam, sejak Maret 2020, BNPB jadi garda terdepan dalam memimpin perang melawan Corona. Bahkan hingga saat ini, Doni Monardo masuk dalam Ketua Satgas Penanganan Covid-19.

Apa tanggapan Kemensos? Rakyat Merdeka mencoba mengontak Sekjen Kemensos Hartono Laras dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Najarudin mengenai RUU ini, tadi malam. Namun, pesan yang dikirim tidak dibalas. Telpon pun tak diangkat.

Kabar pemerintah ingin menghapus BNPB jadi perhatian pegiat dunia maya. Sebagian kaget dan mempertanyakan alasan tersebut. Akun Fadlhan Yunanda heran revisi yang awalnya menguatkan BNPB kenapa jadi berubah haluan. Padahal sudah jelas peran BNPB selama ini. “BNPB yang sudah bertugas menanggulangi bencana sejak kapan tau. Kok dihapus,” ujarnya sambil menuatkan tagar #SaveBNPB.

Pada September lalu atau saat kabar pemerintah akan menghapus BNPB, tagar #SaveBNPB pernah menjadi trending di lini masa Twitter. Tagar itu berisi protes terhadap niat pemerintah menghapus BNPB. Pegiat Twitter @uniebby mengaku resah mendengar kabar tersebut.

“Sebagai masyarakat yang sering merasakan dampak dari bencana alam, saya sangat resah dengan keputusan pemerintah yang ingin menghapus lembaga yang sangat berjasa dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.

Akun @beyubaystory ikut terkejut. Soalnya, dia menilai jika BNPB dihapus, khawatir sistem penanganan kebencanaan akan melemah. Sementara bencana di Indonesia datang tidak mengenal waktu. “Don’t set back to zero,” ucapnya.

Pakar mitigasi bencana Alfi Rahman, Ph.D menuturkan, mekanisme penanggulangan bencana seharusnya tidak hanya berhenti pada saat bencana terjadi, tetapi harus terus dilanjutkan hingga pasca bencana. Mengingat, masyarakat di lokasi terdampak bencana membutuhkan waktu pemulihan yang sering kali lebih lama dari waktu terjadinya bencana.

Pemerintah, menurutnya, harus tetap mengawal dan membantu proses pemulihan tersebut. Tentunya, kewajiban tersebut harus masuk dalam RUU Penanggulangan Bencana. [BCG]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories