Bantuan Subsidi Upah Disetop, Buruh Menjerit

Keputusan pemerintah menghentikan bantuan subsidi gaji mendapat kritik dari banyak kalangan. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai keputusan ini akan membuat buruh kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, pemulihan ekonomi akan mandek. 

Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menyebut, penghapusan bantuan subsidi upah (BSU) pada tahun ini diprediksi akan menghambat pemulihan ekonomi nasional.

Dia bilang, pekerja dan buruh adalah kalangan yang ikut terdampak pandemi. Pemasukan buruh banyak yang berkurang karena dipotong perusahaan. Dalam kajian CIPS, pemberian BSU kepada para pekerja mampu melindungi buruh jatuh ke jurang kemiskinan. Tak hanya itu, para pekerja mampu menopang sektor-sektor ekonomi yang rentan secara finansial di tengah pandemi.

Pingkan khawatir, ini akan menyebabkan menghilangnya besaran upah yang mereka terima. Ujung-ujungnya akan berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat. Padahal kontribusi konsumsi masyarakat terhadap terhadap produk domestik bruto (PDB) lebih dari 50 persen.

“Saat ekonomi masih belum pulih seperti sekarang BSU masih sangat relevan dan diharapkan mendorong konsumsi dan membantu menggerakkan perekonomian. Para penerima bantuan ini termasuk kelompok yang terdampak cukup signifikan oleh pandemi,” ungkap Pingkan, Kamis (4/2). 

Kalangan buruh juga ikut kecewa dengan keputusan pemerintah menyetop BSU. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyatakan, banyak pekerja yang merasa terbantu dengan BLT gaji, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lantaran banyak di antara mereka yang upahnya dipotong akibat pandemi.

Elly juga mempertanyakan janji pemeritah yang akan melanjutkan BSU sampai pertengahan tahun ini.  “Kalau diberhentikan tentu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan hilang. Uangnya dikemanakan. Jadi itu harus clear,” kata Elly kepada RM.id, Kamis (4/2).

Tahun lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memang sempat mengatakan, BLT gaji Alan dilanjutkan hingga Maret 2021. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan tidak melanjutkan program tersebut.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya akan segera mengirim surat ke Presiden Jokowi terkait program BSU. Said Iqbal menilai, sebaiknya program bantuan subsidi upah atau gaji dilanjutkan pada 2021 karena program tersebut dinilai membantu menjaga daya beli buruh. Apalagi, diprediksi pemutusan hubungan kerja akan meningkat.

“Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen,” ujarnya.

Selain itu, Said Iqbal juga berharap, kepesertaan program subsidi gaji diperluas, termasuk untuk buruh yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan sehingga akan semakin banyak buruh yang menerima subsidi upah tersebut. 

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat, hingga 14 Desember 2020, realisasi penyaluran BLT gaji sebesar 93,94 persen atau 27,96 triliun. Tahun ini, sebagian dana untuk BLT gaji dialokasikan untuk tambahan anggaran Kartu Prakerja.  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, skema pemberian Kartu Prakerja kini menjadi semi bantuan sosial.

“Kemudian, program Kartu Prakerja yang semula untuk meningkatkan kompetisi menjadi berubah. Kami harus berikan insentif, jadi semi bansosnya Kartu Prakerja,” kata Ida disela kunjungan kerja di Cikarang, Rabu (3/2). 

Awalnya, anggaran Kartu Prakerja tahun ini hanya Rp 10 triliun. Namun setelah dilakukan realokasi anggaran di setiap Kementerian dan Lembaga, anggarannya meningkat menjadi Rp 20 triliun. Sama seperti anggaran 2020. [BCG]

]]> Keputusan pemerintah menghentikan bantuan subsidi gaji mendapat kritik dari banyak kalangan. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai keputusan ini akan membuat buruh kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, pemulihan ekonomi akan mandek. 

Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menyebut, penghapusan bantuan subsidi upah (BSU) pada tahun ini diprediksi akan menghambat pemulihan ekonomi nasional.

Dia bilang, pekerja dan buruh adalah kalangan yang ikut terdampak pandemi. Pemasukan buruh banyak yang berkurang karena dipotong perusahaan. Dalam kajian CIPS, pemberian BSU kepada para pekerja mampu melindungi buruh jatuh ke jurang kemiskinan. Tak hanya itu, para pekerja mampu menopang sektor-sektor ekonomi yang rentan secara finansial di tengah pandemi.

Pingkan khawatir, ini akan menyebabkan menghilangnya besaran upah yang mereka terima. Ujung-ujungnya akan berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat. Padahal kontribusi konsumsi masyarakat terhadap terhadap produk domestik bruto (PDB) lebih dari 50 persen.

“Saat ekonomi masih belum pulih seperti sekarang BSU masih sangat relevan dan diharapkan mendorong konsumsi dan membantu menggerakkan perekonomian. Para penerima bantuan ini termasuk kelompok yang terdampak cukup signifikan oleh pandemi,” ungkap Pingkan, Kamis (4/2). 

Kalangan buruh juga ikut kecewa dengan keputusan pemerintah menyetop BSU. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyatakan, banyak pekerja yang merasa terbantu dengan BLT gaji, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lantaran banyak di antara mereka yang upahnya dipotong akibat pandemi.

Elly juga mempertanyakan janji pemeritah yang akan melanjutkan BSU sampai pertengahan tahun ini.  “Kalau diberhentikan tentu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan hilang. Uangnya dikemanakan. Jadi itu harus clear,” kata Elly kepada RM.id, Kamis (4/2).

Tahun lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memang sempat mengatakan, BLT gaji Alan dilanjutkan hingga Maret 2021. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan tidak melanjutkan program tersebut.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya akan segera mengirim surat ke Presiden Jokowi terkait program BSU. Said Iqbal menilai, sebaiknya program bantuan subsidi upah atau gaji dilanjutkan pada 2021 karena program tersebut dinilai membantu menjaga daya beli buruh. Apalagi, diprediksi pemutusan hubungan kerja akan meningkat.

“Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen,” ujarnya.

Selain itu, Said Iqbal juga berharap, kepesertaan program subsidi gaji diperluas, termasuk untuk buruh yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan sehingga akan semakin banyak buruh yang menerima subsidi upah tersebut. 

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat, hingga 14 Desember 2020, realisasi penyaluran BLT gaji sebesar 93,94 persen atau 27,96 triliun. Tahun ini, sebagian dana untuk BLT gaji dialokasikan untuk tambahan anggaran Kartu Prakerja.  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, skema pemberian Kartu Prakerja kini menjadi semi bantuan sosial.

“Kemudian, program Kartu Prakerja yang semula untuk meningkatkan kompetisi menjadi berubah. Kami harus berikan insentif, jadi semi bansosnya Kartu Prakerja,” kata Ida disela kunjungan kerja di Cikarang, Rabu (3/2). 

Awalnya, anggaran Kartu Prakerja tahun ini hanya Rp 10 triliun. Namun setelah dilakukan realokasi anggaran di setiap Kementerian dan Lembaga, anggarannya meningkat menjadi Rp 20 triliun. Sama seperti anggaran 2020. [BCG]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories