Bantu Sektor Pertanian Hulu Hingga Hilir, Pengamat Dukung KUR Pertanian .

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian yang dikelola oleh Kementerian Pertanian (Kementan) bekerjasama dengan perbankan diyakinua dapat membantu petani dalam mengembangkan budidaya pertanian dari hulu hingga hilir. Hingga saat ini program tersebut terus diminati oleh para petani.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyarankan, selain pemanfaatan yang sudah membantu para petani, KUR pertanian harus dilengkapi dengan kebijakan pendukung lainnya agar lebih efektif.

“Petani diberi pembiayaan KUR, tapi kesulitan mendapat akses pasar yang menguntungkan. Sehingga rentan jatuh kepada tengkulak. Sebagian besar pembiayaan KUR pertanian masih di ladang (on farm), sementara dibutuhkan juga KUR pertanian di proses paska panen (off farm),” ungkapnya dalam keterangannya, Senin (30/8).

Sejauh ini, lanjut Bhima, banyak yang terputus dalam di sektor pertanian ini. Misalnya industri makanan dan minuman yang justru mengambil bahan baku impor. Sedangkan produk hasil perkebunan dijual dalam bentuk mentah atau hanya pengolahan primer.

“Kondisi tersebut membuat KUR belum sepenuhnya efektif mendorong output pertanian yang berkualitas,” tambahnya.

Tak hanya itu, kata Bhima, di sisi lain, KUR pertanian tanpa inovasi teknologi yang memadai membuat produktivitas pertanian tetap rendah. Pihaknya menyarankan, idealnya penerima KUR pertanian juga masuk dalam program-program inovasi pertanian, mulai dari penerapan teknologi, internet of things (IoT), dan big data sehingga mengurangi proses manual yang tidak efisien.

“Pemerintah juga perlu memastikan KUR pertanian mampu berkorelasi dengan kenaikan ekspor pangan. Seharusnya bisa dievaluasi, kenaikan KUR tiap tahun, dengan naiknya produk ekspor,” tambahnya.

Terkait dengan bunga 6 persen yang diberikan, lanjut Bhima, sudah cukup bagus bagi sektor pertanian. Masalah di lapangan menurutnya, bukan soal tingkat bunga, tapi soal plafon KUR tanpa jaminan yang sebaiknya dinaikkan menjadi Rp 100 hingga 150 juta per pengajuan kredit.

“Sebagian besar penyaluran KUR pertanian melibatkan bank, seharusnya lembaga keuangan non-bank juga bisa dilibatkan lebih besar dalam penyaluran KUR karena paham situasi di level mikro atau daerah. Bank penyalur KUR sebaiknya didorong untuk lakukan channeling dengan lembaga keuangan nonbank seperti koperasi tapi tetap memegang prinsip kehati-hatian,” paparnya.

Selain itu, Bhima mengatakan, dalam situasi pandemi, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan sektor pertanian. Apalagi berbagai negara fokusnya saat ini pada ketahanan pangan. Selain penanganan pandemi Covid-19, Indonesia harus berikan stimulus all-out ke sektor pertanian.

“Misalnya mulai dari mendorong teknologi di pertanian, pemberian bantuan pupuk yang lebih efektif, bantuan bibit unggul, sampai mendorong BUMN agar menjadi offtaker dalam menyerap produk hasil pertanian,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Bhima, pemerintah juga disarankan memfasilitasi produk pertanian untuk ekspor. Hambatan seperti sertifikasi mutu produk pertanian di negara tujuan ekspor, sertifikasi pangan organik, sampai dengan hambatan non-tarif bisa dibantu oleh pemerintah.

“Peran marketplace crossborder atau perdagangan digital lintas negara juga perlu dimanfaatkan untuk penetrasi kepasar-pasar yang baru. Kalau petani Indonesia bisa menjual konyaku dari tanaman porang atau petis Ikan dari Madura sampai ke Malaysia dan Vietnam lewat ecommerce kan bagus sekali peluangnya,” tutup Bhima. [FAQ]

]]> .
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian yang dikelola oleh Kementerian Pertanian (Kementan) bekerjasama dengan perbankan diyakinua dapat membantu petani dalam mengembangkan budidaya pertanian dari hulu hingga hilir. Hingga saat ini program tersebut terus diminati oleh para petani.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyarankan, selain pemanfaatan yang sudah membantu para petani, KUR pertanian harus dilengkapi dengan kebijakan pendukung lainnya agar lebih efektif.

“Petani diberi pembiayaan KUR, tapi kesulitan mendapat akses pasar yang menguntungkan. Sehingga rentan jatuh kepada tengkulak. Sebagian besar pembiayaan KUR pertanian masih di ladang (on farm), sementara dibutuhkan juga KUR pertanian di proses paska panen (off farm),” ungkapnya dalam keterangannya, Senin (30/8).

Sejauh ini, lanjut Bhima, banyak yang terputus dalam di sektor pertanian ini. Misalnya industri makanan dan minuman yang justru mengambil bahan baku impor. Sedangkan produk hasil perkebunan dijual dalam bentuk mentah atau hanya pengolahan primer.

“Kondisi tersebut membuat KUR belum sepenuhnya efektif mendorong output pertanian yang berkualitas,” tambahnya.

Tak hanya itu, kata Bhima, di sisi lain, KUR pertanian tanpa inovasi teknologi yang memadai membuat produktivitas pertanian tetap rendah. Pihaknya menyarankan, idealnya penerima KUR pertanian juga masuk dalam program-program inovasi pertanian, mulai dari penerapan teknologi, internet of things (IoT), dan big data sehingga mengurangi proses manual yang tidak efisien.

“Pemerintah juga perlu memastikan KUR pertanian mampu berkorelasi dengan kenaikan ekspor pangan. Seharusnya bisa dievaluasi, kenaikan KUR tiap tahun, dengan naiknya produk ekspor,” tambahnya.

Terkait dengan bunga 6 persen yang diberikan, lanjut Bhima, sudah cukup bagus bagi sektor pertanian. Masalah di lapangan menurutnya, bukan soal tingkat bunga, tapi soal plafon KUR tanpa jaminan yang sebaiknya dinaikkan menjadi Rp 100 hingga 150 juta per pengajuan kredit.

“Sebagian besar penyaluran KUR pertanian melibatkan bank, seharusnya lembaga keuangan non-bank juga bisa dilibatkan lebih besar dalam penyaluran KUR karena paham situasi di level mikro atau daerah. Bank penyalur KUR sebaiknya didorong untuk lakukan channeling dengan lembaga keuangan nonbank seperti koperasi tapi tetap memegang prinsip kehati-hatian,” paparnya.

Selain itu, Bhima mengatakan, dalam situasi pandemi, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan sektor pertanian. Apalagi berbagai negara fokusnya saat ini pada ketahanan pangan. Selain penanganan pandemi Covid-19, Indonesia harus berikan stimulus all-out ke sektor pertanian.

“Misalnya mulai dari mendorong teknologi di pertanian, pemberian bantuan pupuk yang lebih efektif, bantuan bibit unggul, sampai mendorong BUMN agar menjadi off-taker dalam menyerap produk hasil pertanian,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Bhima, pemerintah juga disarankan memfasilitasi produk pertanian untuk ekspor. Hambatan seperti sertifikasi mutu produk pertanian di negara tujuan ekspor, sertifikasi pangan organik, sampai dengan hambatan non-tarif bisa dibantu oleh pemerintah.

“Peran marketplace cross-border atau perdagangan digital lintas negara juga perlu dimanfaatkan untuk penetrasi kepasar-pasar yang baru. Kalau petani Indonesia bisa menjual konyaku dari tanaman porang atau petis Ikan dari Madura sampai ke Malaysia dan Vietnam lewat e-commerce kan bagus sekali peluangnya,” tutup Bhima. [FAQ]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories