Bantu Pengusaha dan Pekerja, Kemnaker Cairkan BSU 2021

Kabar gembira untuk pekerja diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah. Secara resmi dia mengumumkan langsung akan mengeluarkan kebijakan pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021.

Ida mengatakan, kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta membantu pekerja yang dirumahkan. “Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh,” kata Ida melalui keterangan persnya, Kamis (22/7/2021).

Selain itu, dia berharap, beban perusahaan dapat berkurang, sehingga pengusaha dan pekerja dapat melakukan dialog sosial bipartit, guna mencari solusi bersama di tengah pandemi.

“Melalui BSU ini kita berharap, hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan terjaga. Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan,” tegas politisi PKB itu.

Dia merinci, jumlah calon penerima BSU diperkirakan kurang lebih 8 juta orang, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 8 triliun. “Jumlah ini masih berupa estimasi, mengingat proses screening data yang sesuai kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Ida.

Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 2021.

 

Adapun kriteria pekerja yang mendapat BSU di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Kriteria lainnya adalah pekerja calon penerima BSU berada di zona PPKM IV sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20/2021 juncto Nomor 23/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kemudian, peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3.500.000, sesuai upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. “Pekerja yang bekerja di wilayah PPKM yang Upah Minimum Kota (UMK) di atas Rp 3,5 juta, maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah,” sebut Ida.

Kriteria terakhir adalah, pekerja pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa pendidikan dan kesehatan), transportasi, aneka industri, properti, dan real estate.

Besaran BSU yang diberikan kepada pekerja sebesar Rp 1 juta melalui transfer bank. “Sekali lagi saya tekankan, BSU merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pekerja dan pengusaha di masa sulit akibat pandemi Covid-19,” tutup Ida. [UMM]

]]> Kabar gembira untuk pekerja diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah. Secara resmi dia mengumumkan langsung akan mengeluarkan kebijakan pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021.

Ida mengatakan, kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta membantu pekerja yang dirumahkan. “Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh,” kata Ida melalui keterangan persnya, Kamis (22/7/2021).

Selain itu, dia berharap, beban perusahaan dapat berkurang, sehingga pengusaha dan pekerja dapat melakukan dialog sosial bipartit, guna mencari solusi bersama di tengah pandemi.

“Melalui BSU ini kita berharap, hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan terjaga. Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan,” tegas politisi PKB itu.

Dia merinci, jumlah calon penerima BSU diperkirakan kurang lebih 8 juta orang, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 8 triliun. “Jumlah ini masih berupa estimasi, mengingat proses screening data yang sesuai kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Ida.

Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 2021.

 

Adapun kriteria pekerja yang mendapat BSU di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Kriteria lainnya adalah pekerja calon penerima BSU berada di zona PPKM IV sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20/2021 juncto Nomor 23/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kemudian, peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3.500.000, sesuai upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. “Pekerja yang bekerja di wilayah PPKM yang Upah Minimum Kota (UMK) di atas Rp 3,5 juta, maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah,” sebut Ida.

Kriteria terakhir adalah, pekerja pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa pendidikan dan kesehatan), transportasi, aneka industri, properti, dan real estate.

Besaran BSU yang diberikan kepada pekerja sebesar Rp 1 juta melalui transfer bank. “Sekali lagi saya tekankan, BSU merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pekerja dan pengusaha di masa sulit akibat pandemi Covid-19,” tutup Ida. [UMM]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories