Bantu Daerah Perangi Corona, Kemenkeu Cairin Dana Bagi Hasil Rp 7,3 T .

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan II sebanyak Rp 7,3 triliun kepada 542 daerah di seluruh Indonesia. Dana tersebut untuk membantu penanganan Corona

“Mudah-mudahan ini bisa membantu daerah untuk penanganan Corona karena DBH ini juga nanti delapan persennya di earmark penanganan Corona,” kata Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti seperti dikutip dari Antara, Jumat (2/7).

Menurut Prima, DBH tersebut telah dicairkan pada 30 Juni. Sedangkan untuk DKI Jakarta mendapat DBH sebanyak Rp 2,57 triliun. 

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penyaluran DBH bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil dan pembagiannya dilakukan berdasarkan prinsip by origin.

Sedangkan penyalurannya dilakukan berdasarkan prinsip based on actual revenue atau berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. [DIT]

]]> .
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan II sebanyak Rp 7,3 triliun kepada 542 daerah di seluruh Indonesia. Dana tersebut untuk membantu penanganan Corona

“Mudah-mudahan ini bisa membantu daerah untuk penanganan Corona karena DBH ini juga nanti delapan persennya di earmark penanganan Corona,” kata Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti seperti dikutip dari Antara, Jumat (2/7).

Menurut Prima, DBH tersebut telah dicairkan pada 30 Juni. Sedangkan untuk DKI Jakarta mendapat DBH sebanyak Rp 2,57 triliun. 

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penyaluran DBH bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil dan pembagiannya dilakukan berdasarkan prinsip by origin.

Sedangkan penyalurannya dilakukan berdasarkan prinsip based on actual revenue atau berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. [DIT]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories