Banjir Bikin PPKM Nggak Maksimal

Perpanjangan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di Jawa dan Bali periode 23 Februari 2021 hingga 8 Maret 2021, dikhawatirkan tidak maksimal menekan angka penularan Covid-19.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan, kondisi banjir yang melanda beberapa wilayah di Jabodetabek akan membuat pelaksanaan PPKM skala mikro menjadi terabaikan.

“Masyarakat akan lebih fokus mengurus keselamatan dan harta bendanya. Akhirnya, jadi lalai terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan sosial,” kata Trubus kepada RM.id.

Ia juga mengkhawatirkan, angka penularan Covid-19 di saat bencana bisa makin tinggi. Pasalnya, di posko-posko penampungan korban banjir, sudah tidak terlihat lagi adanya penerapan protokol kesehatan (prokes) seperti pembatasan sosial. Perhatian masyarakat untuk jaga jarak dan menggunakan masker juga rendah. Kondisi ini, akan sangat besar dampaknya terhadap penularan.

“Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan penularan saat banjir ini adalah meningkatkan pengawasan. Khususnya di posko-posko bencana,” lanjut Trubus.

Selain itu, prioritas vaksinasi juga harus digeser ke lokasi-lokasi bencana, demi menekan angka penularan. Apalagi, selain Covid-19, penyakit musiman banjir seperti diare hingga demam berdarah juga jadi tantangan bagi tenaga kesehatan.

“Kebijakan yang diambil Pemerintah dalam kondisi seperti ini harus cepat dan tepat. Jangan sampai, PPKM jadi kontraproduktif. Ini akan sangat berbahaya bagi pelaksanaan penanganan pandemi, bisa saja jumlah pasien membludak pasca banjir,” pungkas Trubus. [NOV]

]]> Perpanjangan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di Jawa dan Bali periode 23 Februari 2021 hingga 8 Maret 2021, dikhawatirkan tidak maksimal menekan angka penularan Covid-19.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan, kondisi banjir yang melanda beberapa wilayah di Jabodetabek akan membuat pelaksanaan PPKM skala mikro menjadi terabaikan.

“Masyarakat akan lebih fokus mengurus keselamatan dan harta bendanya. Akhirnya, jadi lalai terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan sosial,” kata Trubus kepada RM.id.

Ia juga mengkhawatirkan, angka penularan Covid-19 di saat bencana bisa makin tinggi. Pasalnya, di posko-posko penampungan korban banjir, sudah tidak terlihat lagi adanya penerapan protokol kesehatan (prokes) seperti pembatasan sosial. Perhatian masyarakat untuk jaga jarak dan menggunakan masker juga rendah. Kondisi ini, akan sangat besar dampaknya terhadap penularan.

“Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan penularan saat banjir ini adalah meningkatkan pengawasan. Khususnya di posko-posko bencana,” lanjut Trubus.

Selain itu, prioritas vaksinasi juga harus digeser ke lokasi-lokasi bencana, demi menekan angka penularan. Apalagi, selain Covid-19, penyakit musiman banjir seperti diare hingga demam berdarah juga jadi tantangan bagi tenaga kesehatan.

“Kebijakan yang diambil Pemerintah dalam kondisi seperti ini harus cepat dan tepat. Jangan sampai, PPKM jadi kontraproduktif. Ini akan sangat berbahaya bagi pelaksanaan penanganan pandemi, bisa saja jumlah pasien membludak pasca banjir,” pungkas Trubus. [NOV]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories