Bamsoet: Isu Presiden 3 Periode, Hanya Skenario ‘Halu’ Dari Para Petualang Politik

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan semua pihak bahwa kecurigaan tentang adanya skenario mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode sama sekali tidak beralasan. Memasuki tahun kedua masa bakti MPR sekarang ini, semua agenda kerja dan dua kali Focus Group Discussion (FGD) oleh MPR tak pernah menyoal jabatan presiden.

“Jadi, bukan hanya tak beralasan, tetapi saya dapat memastikan skenario itu tak pernah terpikirkan atau mengemuka selama masa kerja MPR sekarang ini. Dalam proses pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), MPR sudah belasan kali mengadakan FGD dengan menghadirkan para akademisi. Satu kali pun kami tak pernah menyoal periode jabatan presiden. Untuk membuktikan atau mencari kebenarannya, silakan kepada masyarakat untuk menanyakan kepada semua peserta FGD,” tegas politisi yang akrab disapa Bamsoet ini, Jumat (19/3).

Bamsoet juga menegaskan, membangun kecurigaan tentang penambahan periode jabatan presiden sama sekali tidak produktif, tidak relevan dengan situasi terkini, dan hanya membuat gaduh. Padahal, saat ini negara-bangsa sedang berjuang mengakhiri pandemi dan memulihkan perekonomian dari perangkap resesi.

Dia memastikan, MPR concern dalam upaya mengakhiri pandemi dan memulihkan ekonomi. Sebab, dua hal ini berkait langsung dengan kesejahteraan rakyat. MPR juga concern dengan progres transformasi digital di dalam negeri, karena masalah ini berkait dengan kesiapan generasi muda menghadapi perubahan zaman. “Saya mengajak semua pihak untuk tetap fokus pada upaya mengakhiri pandemi dan kerja memulihkan perekonomian,” seru Bamsoet

Isu presiden tiga periode, lanjut Bamsoet, hanya skenario halu dari para petualang politik. Sebab, memasuki tahun kedua, MPR Periode 2019-2024 hanya fokus menyiapkan menghadirkan kembali model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni PPHN.

Dia menambahkan, amandemen terbatas UUD 1945 untuk memasukkan PPHN merupakan Rekomendasi MPR Periode 2014-2019 yang telah ‘diamanatkan’ ke MPR Periode 2019-2024.  Agenda ini sama sekali tidak menyinggung masa atau periode jabatan presiden.

Menurutnya, PPHN dihadirkan dengan tujuan menguatkan sistem presidensial. Ada pun untuk pemilihan presiden, tetap dilakukan secara langsung dengan masa jabatan lima tahun dan bisa dipilih kembali hanya sekali untuk masa lima tahun berikutnya. Lebih dari itu, dengan PPHN, negara-bangsa memiliki arah dan perencana pembangunan yang berkelanjutan, dari satu presiden terpilih ke presiden terpilih berikutnya.

MPR periode sebelumnya dan MPR periode sekarang, lanjut Bamsoet, telah melakukan serangkaian diskusi dengan berbagai kalangan. Termasuk dengan para tokoh masyarakat, para pimpinan partai politik, pakar, sampai akademisi. “Semua diskusi atau FGD itu tak pernah menyinggung penambahan periode jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode,” ujarnya.

Kepemimpinan MPR periode sekarang, tambah Bamsoet, telah menyelenggarakan belasan kali FGD dengan tema “Restorasi Haluan Negara dalam Paradigma Pancasila” dan “Reposisi Haluan Negara Sebagai Wadah Aspirasi Rakyat”. FGD bertujuan menerima masukan dari para pakar dan kalangan akademisi.

Pakar yang hadir antara lain Ketua Forum Rektor Prof Arif Satria, Prof Ravik Karsidi, Prof Soffian Effendi, Yudi Latif, Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro, Prof Karomani, Prof Asep Warlan Yusuf, As’ad Said Ali, Prof Amany Lubis, lsnaeni Ramdhan, lchsan Loulembah, Moch Nurhasim, Prof Nandang A Deliarnoor, Ma’ruf Cahyono, Alfitra Salamm, Wisnubroto Ors, dan Prasetijono Widjojo.

Dalam makalah mereka, tidak ada satu kata pun yang mengusulkan perpanjangan periode atau masa jabatan presiden. “Fokus MPR hanya menghadirkan PPHN, bukan menyusun skenario memperpanjang masa jabatan presiden,” tegas Bamsoet. [USU]

]]> Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan semua pihak bahwa kecurigaan tentang adanya skenario mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode sama sekali tidak beralasan. Memasuki tahun kedua masa bakti MPR sekarang ini, semua agenda kerja dan dua kali Focus Group Discussion (FGD) oleh MPR tak pernah menyoal jabatan presiden.

“Jadi, bukan hanya tak beralasan, tetapi saya dapat memastikan skenario itu tak pernah terpikirkan atau mengemuka selama masa kerja MPR sekarang ini. Dalam proses pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), MPR sudah belasan kali mengadakan FGD dengan menghadirkan para akademisi. Satu kali pun kami tak pernah menyoal periode jabatan presiden. Untuk membuktikan atau mencari kebenarannya, silakan kepada masyarakat untuk menanyakan kepada semua peserta FGD,” tegas politisi yang akrab disapa Bamsoet ini, Jumat (19/3).

Bamsoet juga menegaskan, membangun kecurigaan tentang penambahan periode jabatan presiden sama sekali tidak produktif, tidak relevan dengan situasi terkini, dan hanya membuat gaduh. Padahal, saat ini negara-bangsa sedang berjuang mengakhiri pandemi dan memulihkan perekonomian dari perangkap resesi.

Dia memastikan, MPR concern dalam upaya mengakhiri pandemi dan memulihkan ekonomi. Sebab, dua hal ini berkait langsung dengan kesejahteraan rakyat. MPR juga concern dengan progres transformasi digital di dalam negeri, karena masalah ini berkait dengan kesiapan generasi muda menghadapi perubahan zaman. “Saya mengajak semua pihak untuk tetap fokus pada upaya mengakhiri pandemi dan kerja memulihkan perekonomian,” seru Bamsoet

Isu presiden tiga periode, lanjut Bamsoet, hanya skenario halu dari para petualang politik. Sebab, memasuki tahun kedua, MPR Periode 2019-2024 hanya fokus menyiapkan menghadirkan kembali model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni PPHN.

Dia menambahkan, amandemen terbatas UUD 1945 untuk memasukkan PPHN merupakan Rekomendasi MPR Periode 2014-2019 yang telah ‘diamanatkan’ ke MPR Periode 2019-2024.  Agenda ini sama sekali tidak menyinggung masa atau periode jabatan presiden.

Menurutnya, PPHN dihadirkan dengan tujuan menguatkan sistem presidensial. Ada pun untuk pemilihan presiden, tetap dilakukan secara langsung dengan masa jabatan lima tahun dan bisa dipilih kembali hanya sekali untuk masa lima tahun berikutnya. Lebih dari itu, dengan PPHN, negara-bangsa memiliki arah dan perencana pembangunan yang berkelanjutan, dari satu presiden terpilih ke presiden terpilih berikutnya.

MPR periode sebelumnya dan MPR periode sekarang, lanjut Bamsoet, telah melakukan serangkaian diskusi dengan berbagai kalangan. Termasuk dengan para tokoh masyarakat, para pimpinan partai politik, pakar, sampai akademisi. “Semua diskusi atau FGD itu tak pernah menyinggung penambahan periode jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode,” ujarnya.

Kepemimpinan MPR periode sekarang, tambah Bamsoet, telah menyelenggarakan belasan kali FGD dengan tema “Restorasi Haluan Negara dalam Paradigma Pancasila” dan “Reposisi Haluan Negara Sebagai Wadah Aspirasi Rakyat”. FGD bertujuan menerima masukan dari para pakar dan kalangan akademisi.

Pakar yang hadir antara lain Ketua Forum Rektor Prof Arif Satria, Prof Ravik Karsidi, Prof Soffian Effendi, Yudi Latif, Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro, Prof Karomani, Prof Asep Warlan Yusuf, As’ad Said Ali, Prof Amany Lubis, lsnaeni Ramdhan, lchsan Loulembah, Moch Nurhasim, Prof Nandang A Deliarnoor, Ma’ruf Cahyono, Alfitra Salamm, Wisnubroto Ors, dan Prasetijono Widjojo.

Dalam makalah mereka, tidak ada satu kata pun yang mengusulkan perpanjangan periode atau masa jabatan presiden. “Fokus MPR hanya menghadirkan PPHN, bukan menyusun skenario memperpanjang masa jabatan presiden,” tegas Bamsoet. [USU]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories