Bahas Kudeta Militer, Menlu Retno Bertemu Menlu Myanmar .

Akhirnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi bertemu dengan Menlu yang ditunjuk militer Myanmar, Wunna Maung Lwin di Thailand, Rabu (24/2/2021). Pertemuan ini membahas upaya penyelesaian krisis politik di negara itu.

Dalam pertemuan singkat yang dilakukan di Bandara Dong Mueang, Bangkok, Retno menyampaikan perhatian terhadap perkembangan situasi di Myanmar, menyusul perebutan kekuasaan oleh militer terhadap pemerintah sipil dalam kudeta 1 Februari lalu.

“Keselamatan dan kesejahteraan rakyat (Myanmar) menjadi prioritas nomor satu. Kita meminta semua pihak menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan, untuk menghindari korban dan pertumpahan darah,” kata Retno, mengenai pertemuannya yang juga disaksikan oleh Menlu Thailand tersebut.

Kepada Menlu Myanmar, Retno juga menekankan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif. Sehingga diperlukan kondisi yang kondusif, antara lain berupa dialog, rekonsiliasi, dan saling membangun kepercayaan di antara semua pihak.

Sebagai sesama anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia menegaskan pentingnya setiap negara, termasuk Myanmar, menghormati prinsip-prinsip yang termuat dalam Piagam ASEAN. Antara lain komitmen pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.

“Pesan ini terus disampaikan secara lantang dan jelas,” kata Menlu Retno.

Dalam kesempatan itu, Menlu RI juga menyampaikan pentingnya akses dan kunjungan kemanusiaan kepada para tokoh politik yang ditahan setelah kudeta yang dilakukan militer Myanmar.

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari, setelah Komisi Pemilihan Pmum menolak tuduhan kecurangan dalam pemungutan suara yang dimenangi oleh partai pimpinan Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), November tahun lalu.

Tak lama setelah kudeta, Suu Kyi dan sejumlah tokoh partai NLD ditahan.

Junta militer Myanmar menjanjikan Pemilu baru, tetapi tanpa menetapkan jadwal yang pasti.

Kudeta tersebut juga memicu protes massal setiap hari selama hampir tiga minggu. Termasuk pemogokan oleh banyak pegawai pemerintah di Myanmar. Unjuk rasa damai menentang kudeta militer itu direspons dengan kekerasan oleh aparat keamanan, hingga menyebabkan korban jiwa. [RSM]

]]> .
Akhirnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi bertemu dengan Menlu yang ditunjuk militer Myanmar, Wunna Maung Lwin di Thailand, Rabu (24/2/2021). Pertemuan ini membahas upaya penyelesaian krisis politik di negara itu.

Dalam pertemuan singkat yang dilakukan di Bandara Dong Mueang, Bangkok, Retno menyampaikan perhatian terhadap perkembangan situasi di Myanmar, menyusul perebutan kekuasaan oleh militer terhadap pemerintah sipil dalam kudeta 1 Februari lalu.

“Keselamatan dan kesejahteraan rakyat (Myanmar) menjadi prioritas nomor satu. Kita meminta semua pihak menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan, untuk menghindari korban dan pertumpahan darah,” kata Retno, mengenai pertemuannya yang juga disaksikan oleh Menlu Thailand tersebut.

Kepada Menlu Myanmar, Retno juga menekankan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif. Sehingga diperlukan kondisi yang kondusif, antara lain berupa dialog, rekonsiliasi, dan saling membangun kepercayaan di antara semua pihak.

Sebagai sesama anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia menegaskan pentingnya setiap negara, termasuk Myanmar, menghormati prinsip-prinsip yang termuat dalam Piagam ASEAN. Antara lain komitmen pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.

“Pesan ini terus disampaikan secara lantang dan jelas,” kata Menlu Retno.

Dalam kesempatan itu, Menlu RI juga menyampaikan pentingnya akses dan kunjungan kemanusiaan kepada para tokoh politik yang ditahan setelah kudeta yang dilakukan militer Myanmar.

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari, setelah Komisi Pemilihan Pmum menolak tuduhan kecurangan dalam pemungutan suara yang dimenangi oleh partai pimpinan Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), November tahun lalu.

Tak lama setelah kudeta, Suu Kyi dan sejumlah tokoh partai NLD ditahan.

Junta militer Myanmar menjanjikan Pemilu baru, tetapi tanpa menetapkan jadwal yang pasti.

Kudeta tersebut juga memicu protes massal setiap hari selama hampir tiga minggu. Termasuk pemogokan oleh banyak pegawai pemerintah di Myanmar. Unjuk rasa damai menentang kudeta militer itu direspons dengan kekerasan oleh aparat keamanan, hingga menyebabkan korban jiwa. [RSM]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories