Aturan Mainnya Lagi Disusun ASN Pemprov DKI Yang Nekat Mudik Bisa Dipecat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyusun aturan larangan mudik Lebaran khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya. Isinya antara lain, memuat sanksi mulai dari teguran sampai pemecatan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, akan ada sanksi bagi ASN yang melakukan mudik pada periode 6-17 Mei 2021.

“Prinsipnya ASN tidak boleh mudik. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah saja saat libur Idul Fitri,” kata Riza, di Jakarta, Senin (12/4).

Riza menuturkan, penyebaran Covid-19 di Jakarta belum menunjukkan tren pelandaian yang signifikan. Bepergian ke luar kota atau mudik bisa menimbulkan penyebaran kasus baru Covid-19, sebagaimana momen liburan sebelumnya. Semua pihak harus terus berusaha melaksanakan protokol kesehatan (prokes). Riza mengajak masyarakat memanfaatkan kemudahan teknologi untuk silatuhrahmi.

“Lebaran lewat virtual video call saja. Jangan sampai kehadiran kita ke kampung justru membawa virus maupun juga sebaliknya,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Maria Qibtya mengatakan, aturan mudik untuk ASN di DKI Jakarta sedang disusun Pemprov DKI. Menurutnya, kebijakan larangan ASN di DKI Jakarta secara umum akan mengikuti aturan yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Larangan mudik bagi ASN tertuang dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 08 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Isinya, poin pertama menyebutkan, pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik bagi ASN mengikuti periode larangan mudik Lebaran 6-17 Mei 2021. Larangan tersebut bisa dikecualikan untuk ASN yang melaksanakan perjalanan dinas bersifat penting dengan mengantongi Surat Tugas dari pimpinan minimal pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) atau kepala kantor satuan kerja.

Larangan juga bisa dikecualikan untuk ASN yang dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian di instansinya.

Selain itu, pemerintah melakukan pembatasan cuti. ASN tidak diperbolehkan mengajukan cuti selama periode larangan mudik 7-16 Mei 2021. Dan, atasan ASN tidak diizinkan untuk memberikan izin cuti bagi ASN. Aturan cuti dikecualikan untuk cuti melahirkan, sakit, dan cuti karena alasan penting.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Andi Rahadian mengatakan, ASN yang nekat mudik Lebaran bisa dikenai sanksi disiplin.

 

“ASN yang terbukti melanggar (mudik) akan dikenai sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS. Dan PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Penjanjian Kerja),” kata Andi, Kamis (8/4).

Dia menjelaskan, SE Men­PANRB Nomor 8/2021 itu merupakan tindak lanjut atas surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Rakor Tingkat Menteri tentang Persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021.

Andi memaparkan, dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS disebutkan, ada tiga kategori hukuman disiplin bagi ASN bagi pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Yaitu, kategori ringan, sedang, dan berat. Untuk kategori hukuman ringan bervariasi dari mulai teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas dari pimpinan.

Untuk kategori hukuman tingkat sedang, bisa berupa penundaan kenaikan gaji berkala (selama satu tahun), penundaan kenaikan pangkat (selama satu tahun), hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah (selama satu tahun). Kemudian untuk kategori hukuman berat antara lain penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.

Waspada Terminal Bayangan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021, pemerintah memberlakukan pembatasan penggunaan transportasi baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian. Di Jakarta, Pemprov akan menutup tiga terminal bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) pada musim Lebaran.

Anggota Komisi B DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak mengingatkan, terminal bayangan berpotensi marak setelah ada kebijakan larangan mudik.

“Selama ini terminal bayangan ada di luar terminal yang berfungsi. Seharusnya terminal bayangan di luar itu ditutup Dishub (Dinas Perhubungan),” ujarnya.

Dia meminta Pemprov DKI segera menertibkan terminal bayangan. Jika tidak, penumpang yang nekat ingin mudik akan mencari terminal bayangan.

“Terminal bayangan tidak bisa dikontrol karena bukan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan tidak jelas ke mana pemasukannya,” sebutnya.

Dia mengusulkan, semua bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) harus masuk dan mengangkut penumpang di dalam terminal resmi. Hal ini penting dilakukan agar tertib dan pemerintah mudah melakukan kontrol izin, tarif, dan sebagainya. [OSP]

]]> Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyusun aturan larangan mudik Lebaran khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya. Isinya antara lain, memuat sanksi mulai dari teguran sampai pemecatan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, akan ada sanksi bagi ASN yang melakukan mudik pada periode 6-17 Mei 2021.

“Prinsipnya ASN tidak boleh mudik. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah saja saat libur Idul Fitri,” kata Riza, di Jakarta, Senin (12/4).

Riza menuturkan, penyebaran Covid-19 di Jakarta belum menunjukkan tren pelandaian yang signifikan. Bepergian ke luar kota atau mudik bisa menimbulkan penyebaran kasus baru Covid-19, sebagaimana momen liburan sebelumnya. Semua pihak harus terus berusaha melaksanakan protokol kesehatan (prokes). Riza mengajak masyarakat memanfaatkan kemudahan teknologi untuk silatuhrahmi.

“Lebaran lewat virtual video call saja. Jangan sampai kehadiran kita ke kampung justru membawa virus maupun juga sebaliknya,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Maria Qibtya mengatakan, aturan mudik untuk ASN di DKI Jakarta sedang disusun Pemprov DKI. Menurutnya, kebijakan larangan ASN di DKI Jakarta secara umum akan mengikuti aturan yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Larangan mudik bagi ASN tertuang dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 08 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Isinya, poin pertama menyebutkan, pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik bagi ASN mengikuti periode larangan mudik Lebaran 6-17 Mei 2021. Larangan tersebut bisa dikecualikan untuk ASN yang melaksanakan perjalanan dinas bersifat penting dengan mengantongi Surat Tugas dari pimpinan minimal pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) atau kepala kantor satuan kerja.

Larangan juga bisa dikecualikan untuk ASN yang dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian di instansinya.

Selain itu, pemerintah melakukan pembatasan cuti. ASN tidak diperbolehkan mengajukan cuti selama periode larangan mudik 7-16 Mei 2021. Dan, atasan ASN tidak diizinkan untuk memberikan izin cuti bagi ASN. Aturan cuti dikecualikan untuk cuti melahirkan, sakit, dan cuti karena alasan penting.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Andi Rahadian mengatakan, ASN yang nekat mudik Lebaran bisa dikenai sanksi disiplin.

 

“ASN yang terbukti melanggar (mudik) akan dikenai sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS. Dan PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Penjanjian Kerja),” kata Andi, Kamis (8/4).

Dia menjelaskan, SE Men­PANRB Nomor 8/2021 itu merupakan tindak lanjut atas surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Rakor Tingkat Menteri tentang Persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021.

Andi memaparkan, dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS disebutkan, ada tiga kategori hukuman disiplin bagi ASN bagi pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Yaitu, kategori ringan, sedang, dan berat. Untuk kategori hukuman ringan bervariasi dari mulai teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas dari pimpinan.

Untuk kategori hukuman tingkat sedang, bisa berupa penundaan kenaikan gaji berkala (selama satu tahun), penundaan kenaikan pangkat (selama satu tahun), hingga penurunan pangkat setingkat lebih rendah (selama satu tahun). Kemudian untuk kategori hukuman berat antara lain penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.

Waspada Terminal Bayangan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021, pemerintah memberlakukan pembatasan penggunaan transportasi baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian. Di Jakarta, Pemprov akan menutup tiga terminal bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) pada musim Lebaran.

Anggota Komisi B DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak mengingatkan, terminal bayangan berpotensi marak setelah ada kebijakan larangan mudik.

“Selama ini terminal bayangan ada di luar terminal yang berfungsi. Seharusnya terminal bayangan di luar itu ditutup Dishub (Dinas Perhubungan),” ujarnya.

Dia meminta Pemprov DKI segera menertibkan terminal bayangan. Jika tidak, penumpang yang nekat ingin mudik akan mencari terminal bayangan.

“Terminal bayangan tidak bisa dikontrol karena bukan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan tidak jelas ke mana pemasukannya,” sebutnya.

Dia mengusulkan, semua bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) harus masuk dan mengangkut penumpang di dalam terminal resmi. Hal ini penting dilakukan agar tertib dan pemerintah mudah melakukan kontrol izin, tarif, dan sebagainya. [OSP]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories