Anis Matta: Pemerintah Harus Ambil Langkah Out Of The Box Kebijakan Ekonomi Nasional

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) menilai, untuk bisa lepas dari jebakan kelas menengah atau middle income trap, Indonesia harus bisa mengembangkan pola pikir baru. Ini penting agar pendapatan negara tidak stagnan.

Ketua umum Partai Gelora Anis Matta mengatakan, sekurangnya ada dua fitur pemikiran ekonomi yang sudah out of date yang harus diisi dengan dua fitur pemikiran ekonomi baru yang kreatif.

Pertama, sebut Anis, pemikiran tentang negara akan mendrive pertumbuhan terutama di saat krisis. Kedua, pemikiran bahwa kemajuan negara ditentukan seberapa banyaknya jumlah sektor formal sehingga negara dapat memungut pajaknya lebih besar.

“Masalahnya adalah maukah kita sebagai bangsa berpikir dan bekerja secara out of the box dari mainstream pemikiran ekonomi saat ini yang melahirkan gap besar antara si kaya dan si miskin,” ujarnya.

Menurut Anis, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang pernah menyatakan bahwa Indonesia sulit keluar dari jebakan kelas menengah karena rendahnya produktivitas SDM dan terlalu berlebihnya pekerja sektor informal saat ini. Pernyataan Sri terkait jebakan kelas menengah ini, sambung Anis, jangan ditafsirkan sebagai sebuah ungkapan pesimistik, tapi harus dimaknai sebagai peringatan kepada semua elemen bangsa. 

“Jadi bukan berarti Ibu Sri Mulyani tengah menyebarkan pesimistik bahwa kondisi tersebut akan berlangsung selamanya atau dalam tempo lama. Bisa jadi sedang memberi peringatan kepada kita,” tandasnya.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora, Achmad Nur Hidayat (Matnoer) menambahkan, pemikiran negara bisa mendrive pertumbuhan di saat krisis, memang sudah selayaknya diperbaharui. Salah satunya dengan membarenginya dengan sejauh mana kebijakan belanja negara disasarkan.

Sebab, sebut Matnoer, apabila institusi yang merealisasikan tidak berkompeten, maka bisa melahirkan double suffering berikutnya yaitu suffering cost atau penderitaan biaya akibat utang dan suffering kehilangan momentum kebangkitannya.

“Contoh nyata adalah bansos pandemi Covid-19 tahun 2020 yang tercatat terbelanjakan dengan baik di sisi keuangan negara, namun implementasinya dikorupsi oleh penyelenggara di level menteri dan pendukungnya,” jelasnya.

Terkait sektor formal dan pajak, menurut Matnoer, maka sudah saatnya Indonesia memperbanyak  formalisasi sektor pekerja karena dengan formalisasi pekerja, selain pajak menjadi bertambah, jaminan sosial dan jaminan pekerja juga terjamin.

Ia juga mengingatkan, saat negara krisis, seluruh pertahanan sektor formal tidak bisa diharapkan. Bahkan negara semakin parah terpuruknya akibat formalitas pekerja yang banyak.

Selain itu, warning Matnoer, saat ini Indonesia juga dihadapkan pada proses deindustrialisasi yang terjadi terlalu cepat. Konsekuensinya komposisi pekerja formal Indonesia hanya didominasi oleh orang dengan tingkat pendidikan rendah, SMP ke bawah 36,6 persen. Sedangkan diploma dan universitas 24 persen. Sisanya, SMA 23 persen dan SMK 16,4 persen.

“Kondisi deindustrialisasi yang terlalu cepat adalah kesalahan besar dan merugikan. Jangan buka impor dulu, biarkan kebutuhan kita dipenuhi oleh Industri domestik sehingga mereka berkembang dengan baik,” katanya.

Dari sinilah, kata Matnoer, perlunya konsep ekonomi mandiri dan berdikari yang tidak mempersoalkan lagi formalitas pekerja atau tidak. [SSL]

]]> Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) menilai, untuk bisa lepas dari jebakan kelas menengah atau middle income trap, Indonesia harus bisa mengembangkan pola pikir baru. Ini penting agar pendapatan negara tidak stagnan.

Ketua umum Partai Gelora Anis Matta mengatakan, sekurangnya ada dua fitur pemikiran ekonomi yang sudah out of date yang harus diisi dengan dua fitur pemikiran ekonomi baru yang kreatif.

Pertama, sebut Anis, pemikiran tentang negara akan mendrive pertumbuhan terutama di saat krisis. Kedua, pemikiran bahwa kemajuan negara ditentukan seberapa banyaknya jumlah sektor formal sehingga negara dapat memungut pajaknya lebih besar.

“Masalahnya adalah maukah kita sebagai bangsa berpikir dan bekerja secara out of the box dari mainstream pemikiran ekonomi saat ini yang melahirkan gap besar antara si kaya dan si miskin,” ujarnya.

Menurut Anis, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang pernah menyatakan bahwa Indonesia sulit keluar dari jebakan kelas menengah karena rendahnya produktivitas SDM dan terlalu berlebihnya pekerja sektor informal saat ini. Pernyataan Sri terkait jebakan kelas menengah ini, sambung Anis, jangan ditafsirkan sebagai sebuah ungkapan pesimistik, tapi harus dimaknai sebagai peringatan kepada semua elemen bangsa. 

“Jadi bukan berarti Ibu Sri Mulyani tengah menyebarkan pesimistik bahwa kondisi tersebut akan berlangsung selamanya atau dalam tempo lama. Bisa jadi sedang memberi peringatan kepada kita,” tandasnya.

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora, Achmad Nur Hidayat (Matnoer) menambahkan, pemikiran negara bisa mendrive pertumbuhan di saat krisis, memang sudah selayaknya diperbaharui. Salah satunya dengan membarenginya dengan sejauh mana kebijakan belanja negara disasarkan.

Sebab, sebut Matnoer, apabila institusi yang merealisasikan tidak berkompeten, maka bisa melahirkan double suffering berikutnya yaitu suffering cost atau penderitaan biaya akibat utang dan suffering kehilangan momentum kebangkitannya.

“Contoh nyata adalah bansos pandemi Covid-19 tahun 2020 yang tercatat terbelanjakan dengan baik di sisi keuangan negara, namun implementasinya dikorupsi oleh penyelenggara di level menteri dan pendukungnya,” jelasnya.

Terkait sektor formal dan pajak, menurut Matnoer, maka sudah saatnya Indonesia memperbanyak  formalisasi sektor pekerja karena dengan formalisasi pekerja, selain pajak menjadi bertambah, jaminan sosial dan jaminan pekerja juga terjamin.

Ia juga mengingatkan, saat negara krisis, seluruh pertahanan sektor formal tidak bisa diharapkan. Bahkan negara semakin parah terpuruknya akibat formalitas pekerja yang banyak.

Selain itu, warning Matnoer, saat ini Indonesia juga dihadapkan pada proses deindustrialisasi yang terjadi terlalu cepat. Konsekuensinya komposisi pekerja formal Indonesia hanya didominasi oleh orang dengan tingkat pendidikan rendah, SMP ke bawah 36,6 persen. Sedangkan diploma dan universitas 24 persen. Sisanya, SMA 23 persen dan SMK 16,4 persen.

“Kondisi deindustrialisasi yang terlalu cepat adalah kesalahan besar dan merugikan. Jangan buka impor dulu, biarkan kebutuhan kita dipenuhi oleh Industri domestik sehingga mereka berkembang dengan baik,” katanya.

Dari sinilah, kata Matnoer, perlunya konsep ekonomi mandiri dan berdikari yang tidak mempersoalkan lagi formalitas pekerja atau tidak. [SSL]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories