Anies Siapkan Rp 623 Miliar Untuk Bansos Tunai PPKM Darurat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan sedikitnya Rp 623 miliar untuk digunakan sebagai dana Bantuan Sosial Tunai (BST) saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Dari berbagai kegiatan, DKI alokasikan Rp 623 miliar untuk BST,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono dikutip Antara, Selasa (13/7).

Mujiyono menyebutkan, angka besaran BST Covid-19 tersebut dari Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Edi Sumantri.

Berdasarkan perbincangannya dengan para kepala dinas itu, dia mengatakan anggaran tersebut didapat dari hasil refocusing anggaran sejumlah kegiatan fisik, antara lain rehabilitasi panti sosial dan rehabilitasi sekolah serta kegiatan yang belum masuk prioritas.

Dengan jumlah tersebut, Mujiyono mengatakan, setiap keluarga akan mendapat bantuan tunai Rp 600 ribu untuk dua bulan, dan BST akan diberikan secara langsung kepada warga melalui rekening Bank DKI.

Namun demikian, Mujiyono belum dapat memastikan kapan bantuan akan mulai disalurkan. Menurut dia, hingga saat ini Pemprov DKI masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat terkait penyaluran bansos untuk wilayah dua administrasi selain Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.

Hal itu karena, kata dia, kecuali dua daerah tersebut, penyaluran bansos menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

“Karena Kepulauan Seribu sama Jakarta Timur itu bebannya APBD Pemprov DKI Jakarta, lainnya Pemerintah Pusat,” Pungkasnya. [MFA]

]]> Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan sedikitnya Rp 623 miliar untuk digunakan sebagai dana Bantuan Sosial Tunai (BST) saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Dari berbagai kegiatan, DKI alokasikan Rp 623 miliar untuk BST,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono dikutip Antara, Selasa (13/7).

Mujiyono menyebutkan, angka besaran BST Covid-19 tersebut dari Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Edi Sumantri.

Berdasarkan perbincangannya dengan para kepala dinas itu, dia mengatakan anggaran tersebut didapat dari hasil refocusing anggaran sejumlah kegiatan fisik, antara lain rehabilitasi panti sosial dan rehabilitasi sekolah serta kegiatan yang belum masuk prioritas.

Dengan jumlah tersebut, Mujiyono mengatakan, setiap keluarga akan mendapat bantuan tunai Rp 600 ribu untuk dua bulan, dan BST akan diberikan secara langsung kepada warga melalui rekening Bank DKI.

Namun demikian, Mujiyono belum dapat memastikan kapan bantuan akan mulai disalurkan. Menurut dia, hingga saat ini Pemprov DKI masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat terkait penyaluran bansos untuk wilayah dua administrasi selain Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.

Hal itu karena, kata dia, kecuali dua daerah tersebut, penyaluran bansos menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

“Karena Kepulauan Seribu sama Jakarta Timur itu bebannya APBD Pemprov DKI Jakarta, lainnya Pemerintah Pusat,” Pungkasnya. [MFA]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories