Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi Tempat Hiburan Malam Jangan Dulu Buka Deh

Meskipun kasus Covid-19 mengalami penurunan di Ibu Kota, bukan berarti kondisi sudah aman. Sebab, angka kematian, masih tinggi. Melihat kondisi itu, sebaiknya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunda dulu rencana membuka tempat hiburan malam.

Saran itu disampaikan Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. Menurutnya, tingginya angka kematian akibat Covid-19 perlu menjadi pertimbangan dalam menetapkan pelonggaran di tempat wisata.

“Kasus kematian adalah alat ukur paling jujur menilai keparahan pandemi. Harus direspons serius. Jangan asal melonggarkan aktivitas apapun. Mau wisata, atau hiburan lain,” ungkap Dicky dalam keterangannya, kemarin.

Dia menuturkan, jika Pemprov akan membuka suatu aktivitas, harus ada protokol yang sifatnya spesifik. Karena, tiap aktivitas berbeda-beda risikonya. Misalnya, protokol kesehatan (prokes) kolam renang dengan karaoke, tentu sangat berbeda. Nah, untuk kegiatan di tempat tertutup seperti karaoke, harus ada persiapan yang matang.

“Karena sektor ini (tempat hiburan malam) rentan terjadi penularan,” kata Dicky.

Dicky mencontohkan pembukaan aktivitas bioskop di Sydney, Australia. Di Negeri Kanguru, pembelian tiket dilakukan dengan sistem online. Kemudian, ada kewajiban mencatat nama, nomor identitas, alamat, usia, dan data penunjang lain seperti informasi riwayat kesehatan. Dan, pengunjung bioskop tak boleh dari kota lain. Data lengkap itu untuk kepentingan tracing. Jika ada penonton yang positif, maka akan langsung terlacak.

Yang tak kalah penting, lanjut Dicky, persiapan manajemen. Petugas, harus terlatih menerapkan protokol kesehatan, mulai dari mulai memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hingga pembersihan ruangan.

“Di Australia, ada pelatihan dua pekan sebelum benar-benar buka. Pertanyaannya? apa sudah siap semuanya membuka karaoke?” ingatnya.

DPRD Menolak

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani heran sekaligus sedih dengan rencana Pemprov DKI ingin membuka tempat hiburan karaoke. Apalagi kegiatan kegiatan belajar mengajar tatap muka, belum jelas kapan akan mulai dilakukan.

“Kok tidak ada yang berpihak pada pendidikan. Saat anak-anak dibatasi ke sekolah, orang dewasa diberi kebebasan ke tempat karaoke. Pak Anies harus berpikir ulang. Sekolah harus jadi prioritas beroperasi ketimbang tempat hiburan,” pintanya.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin juga mengecam rencana Pemprov DKI Jakarta membuka kembali usaha karaoke. Pemprov DKI kudu mempertimbangkan dengan matang. Sebab, Jakarta masih menjadi episentrum penularan Covid-19. Pembukaan tempat karaoke malah bisa menjadi bumerang bagi Anies.

“Apalagi ada varian baru Corona B-117 yang penularannya lebih mudah,” ingatnya.

Dia menuturkan, karaoke dilakukan di ruang tertutup. Bahkan, ruangannya kecil dengan ventilasi udara yang terbatas. “Jangan sampai Jakarta yang sudah mencapai nihil zona merah akan kembali berada di zona merah,” tegasnya.

 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan, Pemprov masih mempelajari rencana pembukaan kembali tempat karaoke.

“Memang sedang dipertimbangkan, dibahas, masukan dari Pemerintah Pusat yang sudah akan memulai meningkatkan pariwisata Indonesia,” kata dia.

Riza mengatakan, Pemprov DKI dalam dua minggu terakhir telah membuka secara bertahap tempat-tempat rekreasi dan museum. Sebelum membuka tempat wisata dan hiburan, Pemprov DKI pasti akan mengajak bicara ahli dan masyarakat untuk berdialog.

Dia menekankan, semua kegiatan yang dilakukan pada masa pandemi harus tetap mengutamakan protokol kesehatan. Ter­masuk juga di tempat rekreasi dan hiburan seperti karaoke.

“Kita masih ada waktu untuk terus mempelajari, meneliti, mendata bersama epidemiolog dan para ahli, tentu juga dari asosiasi dan masyarakat sendiri,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemprov melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta tengah menyiapkan pemberian izin operasional karaoke di Ibu Kota. Disparekraf DKI saat ini masih menyusun protokol kesehatan yang tepat agar usaha karaoke di Jakarta bisa kembali berjalan di masa pandemi Covid-19. Dalam aturan yang sedang digodok, pelanggan tempat hiburan, harus menjalani tes Covid-19 sebelum mendatangi karaoke.

“Salah satunya persyaratan kita sarankan beli alat GeNose misalnya, atau (pelanggan) yang (boleh) masuk dulu (ke tempat karaoke) sebelumnya sudah dites Covid-19,” kata Bambang.

Rencana Pemprov DKI membuka usaha karaoke di masa pandemi ini tertuang dalam Surat Edaran Disparekraf DKI Nomor 64/SE/2021 tentang Persiapan Pembukaan Kembali Usaha Karaoke di Provinsi DKI Jakarta.

Untuk membuka usaha karaoke, para pelaku usaha wajib memenuhi berbagai syarat termasuk mengajukan surat permohonan ke Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disparekraf DKI. Surat itu dapat dikirimkan melalui alamat email: kadisparekrafdki@gmail.com.

Adapun syarat saat mengajukan permohonan yang harus dipenuhi pelaku usaha antara lain membuat surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data tersebut bermaterai Rp 10.000. Selain itu, melampirkan identitas pemohon atau penanggung jawab. Bagi WNI, identitas yang dilampirkan berupa KTP dan fotokopi Kartu Keluarga. Sementara bagi WNA, dokumen yang dilampirkan berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KI­TAS) atau fotokopi Visa/Paspor. Dan melampirkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TUDP) yang masih berlaku.

Selain itu, melampirkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan kondisi dan kapasitas tempat usaha. Nantinya, kapasitas pengunjung akan ditentukan pada saat review dengan menyesuaikan kondisi dari kapasitas ruangan. Serta terakhir, menyiapkan pem­bentukan Tim Satgas Covid-19 internal pada tempat usaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija), Hana Suryani menyambut baik rencana pembukaan kembali tempat karaoke.

“Sejak tahun lalu, kami sudah mengajak Pemprov DKI untuk datang melihat penerapan protokol kesehatan di sejumlah karaoke. Tapi, belum mendapat respon,” ungkapnya. [FAQ]

]]> Meskipun kasus Covid-19 mengalami penurunan di Ibu Kota, bukan berarti kondisi sudah aman. Sebab, angka kematian, masih tinggi. Melihat kondisi itu, sebaiknya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunda dulu rencana membuka tempat hiburan malam.

Saran itu disampaikan Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. Menurutnya, tingginya angka kematian akibat Covid-19 perlu menjadi pertimbangan dalam menetapkan pelonggaran di tempat wisata.

“Kasus kematian adalah alat ukur paling jujur menilai keparahan pandemi. Harus direspons serius. Jangan asal melonggarkan aktivitas apapun. Mau wisata, atau hiburan lain,” ungkap Dicky dalam keterangannya, kemarin.

Dia menuturkan, jika Pemprov akan membuka suatu aktivitas, harus ada protokol yang sifatnya spesifik. Karena, tiap aktivitas berbeda-beda risikonya. Misalnya, protokol kesehatan (prokes) kolam renang dengan karaoke, tentu sangat berbeda. Nah, untuk kegiatan di tempat tertutup seperti karaoke, harus ada persiapan yang matang.

“Karena sektor ini (tempat hiburan malam) rentan terjadi penularan,” kata Dicky.

Dicky mencontohkan pembukaan aktivitas bioskop di Sydney, Australia. Di Negeri Kanguru, pembelian tiket dilakukan dengan sistem online. Kemudian, ada kewajiban mencatat nama, nomor identitas, alamat, usia, dan data penunjang lain seperti informasi riwayat kesehatan. Dan, pengunjung bioskop tak boleh dari kota lain. Data lengkap itu untuk kepentingan tracing. Jika ada penonton yang positif, maka akan langsung terlacak.

Yang tak kalah penting, lanjut Dicky, persiapan manajemen. Petugas, harus terlatih menerapkan protokol kesehatan, mulai dari mulai memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hingga pembersihan ruangan.

“Di Australia, ada pelatihan dua pekan sebelum benar-benar buka. Pertanyaannya? apa sudah siap semuanya membuka karaoke?” ingatnya.

DPRD Menolak

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani heran sekaligus sedih dengan rencana Pemprov DKI ingin membuka tempat hiburan karaoke. Apalagi kegiatan kegiatan belajar mengajar tatap muka, belum jelas kapan akan mulai dilakukan.

“Kok tidak ada yang berpihak pada pendidikan. Saat anak-anak dibatasi ke sekolah, orang dewasa diberi kebebasan ke tempat karaoke. Pak Anies harus berpikir ulang. Sekolah harus jadi prioritas beroperasi ketimbang tempat hiburan,” pintanya.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin juga mengecam rencana Pemprov DKI Jakarta membuka kembali usaha karaoke. Pemprov DKI kudu mempertimbangkan dengan matang. Sebab, Jakarta masih menjadi episentrum penularan Covid-19. Pembukaan tempat karaoke malah bisa menjadi bumerang bagi Anies.

“Apalagi ada varian baru Corona B-117 yang penularannya lebih mudah,” ingatnya.

Dia menuturkan, karaoke dilakukan di ruang tertutup. Bahkan, ruangannya kecil dengan ventilasi udara yang terbatas. “Jangan sampai Jakarta yang sudah mencapai nihil zona merah akan kembali berada di zona merah,” tegasnya.

 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan, Pemprov masih mempelajari rencana pembukaan kembali tempat karaoke.

“Memang sedang dipertimbangkan, dibahas, masukan dari Pemerintah Pusat yang sudah akan memulai meningkatkan pariwisata Indonesia,” kata dia.

Riza mengatakan, Pemprov DKI dalam dua minggu terakhir telah membuka secara bertahap tempat-tempat rekreasi dan museum. Sebelum membuka tempat wisata dan hiburan, Pemprov DKI pasti akan mengajak bicara ahli dan masyarakat untuk berdialog.

Dia menekankan, semua kegiatan yang dilakukan pada masa pandemi harus tetap mengutamakan protokol kesehatan. Ter­masuk juga di tempat rekreasi dan hiburan seperti karaoke.

“Kita masih ada waktu untuk terus mempelajari, meneliti, mendata bersama epidemiolog dan para ahli, tentu juga dari asosiasi dan masyarakat sendiri,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemprov melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta tengah menyiapkan pemberian izin operasional karaoke di Ibu Kota. Disparekraf DKI saat ini masih menyusun protokol kesehatan yang tepat agar usaha karaoke di Jakarta bisa kembali berjalan di masa pandemi Covid-19. Dalam aturan yang sedang digodok, pelanggan tempat hiburan, harus menjalani tes Covid-19 sebelum mendatangi karaoke.

“Salah satunya persyaratan kita sarankan beli alat GeNose misalnya, atau (pelanggan) yang (boleh) masuk dulu (ke tempat karaoke) sebelumnya sudah dites Covid-19,” kata Bambang.

Rencana Pemprov DKI membuka usaha karaoke di masa pandemi ini tertuang dalam Surat Edaran Disparekraf DKI Nomor 64/SE/2021 tentang Persiapan Pembukaan Kembali Usaha Karaoke di Provinsi DKI Jakarta.

Untuk membuka usaha karaoke, para pelaku usaha wajib memenuhi berbagai syarat termasuk mengajukan surat permohonan ke Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disparekraf DKI. Surat itu dapat dikirimkan melalui alamat email: kadisparekrafdki@gmail.com.

Adapun syarat saat mengajukan permohonan yang harus dipenuhi pelaku usaha antara lain membuat surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data tersebut bermaterai Rp 10.000. Selain itu, melampirkan identitas pemohon atau penanggung jawab. Bagi WNI, identitas yang dilampirkan berupa KTP dan fotokopi Kartu Keluarga. Sementara bagi WNA, dokumen yang dilampirkan berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KI­TAS) atau fotokopi Visa/Paspor. Dan melampirkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TUDP) yang masih berlaku.

Selain itu, melampirkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan kondisi dan kapasitas tempat usaha. Nantinya, kapasitas pengunjung akan ditentukan pada saat review dengan menyesuaikan kondisi dari kapasitas ruangan. Serta terakhir, menyiapkan pem­bentukan Tim Satgas Covid-19 internal pada tempat usaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija), Hana Suryani menyambut baik rencana pembukaan kembali tempat karaoke.

“Sejak tahun lalu, kami sudah mengajak Pemprov DKI untuk datang melihat penerapan protokol kesehatan di sejumlah karaoke. Tapi, belum mendapat respon,” ungkapnya. [FAQ]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories