Anggaran Turun Rp 8 T, Menhub Putar Otak

Pagu indikatif Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2022 sebesar Rp 32,9 triliun. Jumlah tersebut turun 20,35 persen atau Rp 8,4 triliun jika dibandingkan tahun ini. 

Menghadapi keterbatasan anggaran, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku, akan menyusun kegiatan dan anggaran Kemenhub Tahun 2022 berdasarkan skala prioritas. Pihaknya juga akan mendorong pendanaan kreatif yang tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

“Upaya-upaya ini perlu dilakukan agar kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi tetap dapat terpenuhi. Dengan situasi ini, kami akan tetap berusaha maksimal memastikan pelayanan transportasi kepada masyarakat dapat terus meningkat dan dapat terus berjalan dengan baik,” katanya dalam keterangan resminya, Kamis (3/6). 

BKS-sapaan akrab Budi Karya menuturkan, adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terkontraksi turun hingga 2,07 persen pada triwulan lV-2020, dan 0,74 persen pada triwulan I-2021. Hal ini berimbas kepada ruang fiskal negara yang turun secara drastis, karena turunnya pendapatan negara dan kebutuhan untuk penanganan Covid-19. 

Menhub bisa memaklumi kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. “Seperti dikatakan Bapak Presiden bahwa masa pandemi ini harus dijadikan momentum untuk berbenah dan melakukan transformasi anggaran, transformasi digital, serta fokus pada program dan kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya. 

Eks Dirut Angkasa Pura ll ini menjelaskan, dengan adanya keterbatasan ruang fiskal, tidak semua penugasan yang menjadi Program Prioritas Nasional dapat dilaksanakan. Namun, dengan menyusun skala prioritas kegiatan, Kemenhub dapat menentukan kegiatan yang benar-benar dapat dilakukan secara efektif. 

Menhub menuturkan, setidaknya ada 10 kegiatan yang menjadi skala prioritas pengalokasian anggaran Kemenhub di tahun 2022. Pertama, kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional. 

Kedua, kegiatan yang mendukung Kawasan Strategis, Pariwisata Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Daerah  Rawan Bencana, serta Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP). 

Ketiga, subsidi angkutan umum dan pelayanan keperintisan termasuk tol laut dan jembatan udara. Keempat, program pro kerakyatan yang dapat langsung bermanfaat bagi masyarakat. 

Kelima, penyelesaian proyek Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan pembayaran tunggakan. Keenam, pemenuhan kebutuhan anggaran Multiyears Contract Project 

Ketujuh, penyediaan dana pendamping PHLN/SBSN. Kedelapan, pembangunan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi. Kesembilan, pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia, termasuk pelaksanaan program vokasional, dan biaya operasional yang sifatnya mendasar, seperti gaji, honorarium dan tunjangan, operasional dan  pemeliharaan perkantoran. 

“Kesepuluh, kami juga tetap memprioritaskan dan melanjutkan pelaksanakan program yang berbasis kerakyatan seperti Program Padat Karya dan Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat,” tuturnya. 

Menhub menuturkan, secara khusus Kemenhub mendapatkan penugasan dari Presiden Jokowi untuk tiga proyek yang digarap melalui skema pendanaan Blended Financing yaitu melalui APBN dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Solicited atau proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh pemerintah dan ditawarkan kepada Badan Usaha untuk dikerjasamakan. 

Diantaranya penyelesaian dan optimalisasi Pelabuhan Patimban, Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatera Selatan, dan pembangunan Pelabuhan New Ambon di Maluku. Ketiga Proyek ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023. 

Secara rinci, pagu Indikatif Kemenhub Rp 32,93 triliun, adalah berdasarkan jenis belanja, terdiri dari belanja pegawai Rp 4,09 triliun, belanja barang operasional Rp 3,15 triliun, dan belanja barang non operasional Rp 25,69 triliun. 

Sementara, berdasarkan sumber pendanaan terdiri dari rupiah murni  Rp 19,59 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 3,49 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Rp 1,58 triliun, Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp 1,22 triliun, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 7,03 triliun. 

Kemudian, komposisi menurut Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut Sekretariat Jenderal Rp 505,36 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 86,75 miliar, Ditjen Hubdat Rp 5,34 triliun, Ditjen Hubla Rp 8,9 triliun, Ditjen Hubud Rp 7,03 triliun, Ditjen KA Rp 6,72 triliun, Balitbanghub Rp. 167,84 miliar, BPSDM Perhubungan Rp 3,77 triliun, dan BPTJ Rp 284,83 miliar. [KPJ]

]]> Pagu indikatif Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2022 sebesar Rp 32,9 triliun. Jumlah tersebut turun 20,35 persen atau Rp 8,4 triliun jika dibandingkan tahun ini. 

Menghadapi keterbatasan anggaran, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku, akan menyusun kegiatan dan anggaran Kemenhub Tahun 2022 berdasarkan skala prioritas. Pihaknya juga akan mendorong pendanaan kreatif yang tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

“Upaya-upaya ini perlu dilakukan agar kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi tetap dapat terpenuhi. Dengan situasi ini, kami akan tetap berusaha maksimal memastikan pelayanan transportasi kepada masyarakat dapat terus meningkat dan dapat terus berjalan dengan baik,” katanya dalam keterangan resminya, Kamis (3/6). 

BKS-sapaan akrab Budi Karya menuturkan, adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terkontraksi turun hingga 2,07 persen pada triwulan lV-2020, dan 0,74 persen pada triwulan I-2021. Hal ini berimbas kepada ruang fiskal negara yang turun secara drastis, karena turunnya pendapatan negara dan kebutuhan untuk penanganan Covid-19. 

Menhub bisa memaklumi kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. “Seperti dikatakan Bapak Presiden bahwa masa pandemi ini harus dijadikan momentum untuk berbenah dan melakukan transformasi anggaran, transformasi digital, serta fokus pada program dan kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya. 

Eks Dirut Angkasa Pura ll ini menjelaskan, dengan adanya keterbatasan ruang fiskal, tidak semua penugasan yang menjadi Program Prioritas Nasional dapat dilaksanakan. Namun, dengan menyusun skala prioritas kegiatan, Kemenhub dapat menentukan kegiatan yang benar-benar dapat dilakukan secara efektif. 

Menhub menuturkan, setidaknya ada 10 kegiatan yang menjadi skala prioritas pengalokasian anggaran Kemenhub di tahun 2022. Pertama, kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional. 

Kedua, kegiatan yang mendukung Kawasan Strategis, Pariwisata Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Daerah  Rawan Bencana, serta Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP). 

Ketiga, subsidi angkutan umum dan pelayanan keperintisan termasuk tol laut dan jembatan udara. Keempat, program pro kerakyatan yang dapat langsung bermanfaat bagi masyarakat. 

Kelima, penyelesaian proyek Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan pembayaran tunggakan. Keenam, pemenuhan kebutuhan anggaran Multiyears Contract Project 

Ketujuh, penyediaan dana pendamping PHLN/SBSN. Kedelapan, pembangunan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi. Kesembilan, pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia, termasuk pelaksanaan program vokasional, dan biaya operasional yang sifatnya mendasar, seperti gaji, honorarium dan tunjangan, operasional dan  pemeliharaan perkantoran. 

“Kesepuluh, kami juga tetap memprioritaskan dan melanjutkan pelaksanakan program yang berbasis kerakyatan seperti Program Padat Karya dan Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat,” tuturnya. 

Menhub menuturkan, secara khusus Kemenhub mendapatkan penugasan dari Presiden Jokowi untuk tiga proyek yang digarap melalui skema pendanaan Blended Financing yaitu melalui APBN dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Solicited atau proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh pemerintah dan ditawarkan kepada Badan Usaha untuk dikerjasamakan. 

Diantaranya penyelesaian dan optimalisasi Pelabuhan Patimban, Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatera Selatan, dan pembangunan Pelabuhan New Ambon di Maluku. Ketiga Proyek ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023. 

Secara rinci, pagu Indikatif Kemenhub Rp 32,93 triliun, adalah berdasarkan jenis belanja, terdiri dari belanja pegawai Rp 4,09 triliun, belanja barang operasional Rp 3,15 triliun, dan belanja barang non operasional Rp 25,69 triliun. 

Sementara, berdasarkan sumber pendanaan terdiri dari rupiah murni  Rp 19,59 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 3,49 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Rp 1,58 triliun, Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp 1,22 triliun, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 7,03 triliun. 

Kemudian, komposisi menurut Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut Sekretariat Jenderal Rp 505,36 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 86,75 miliar, Ditjen Hubdat Rp 5,34 triliun, Ditjen Hubla Rp 8,9 triliun, Ditjen Hubud Rp 7,03 triliun, Ditjen KA Rp 6,72 triliun, Balitbanghub Rp. 167,84 miliar, BPSDM Perhubungan Rp 3,77 triliun, dan BPTJ Rp 284,83 miliar. [KPJ]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories