Anggaran Pemilu Bengkak, KPU Diminta Hitung Ulang

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengatakan, kenaikan anggaran Pemilu merupakan yang wajar. Namun, dia meminta wasit Pemilu itu menghitung ulang lagi agar bisa ditekan.

“Kalau ada peningkatan dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 tentu hal yang normal. Hanya saja perlu dicek kembali secara lebih rinci, dicek kembali dicari upaya efisiensinya,” kata Hadar saat berbincang dengan RM.id, Rabu (16/2)

Diketahui, pagu anggaran Pemilu Rp 86 triliun merupakan kebutuhan total untuk tiga tahun tahapan persiapan dan pelaksanaan tahapan kampanye. Penghitungan ini juga mencakup adanya peningkatan honor yang cukup signifikan untuk penyelenggara adhoc, yang selama ini sangat kecil.

Selain itu juga untuk kebutuhan infrastruktur penyimpanan logistik yang selama ini belum permanen, kebutuhan penyiapan sistem teknologi informatika serta infrastruktur yang banyak dibutuhkan untuk membantu penyelenggaraan yang masif dan rumit.

“Pemilu ke depan juga diperkirakan masih dalam masa pandemi Covid-19, sehingga dibutuhkan perlengkapan tambahan yang tidak dibutuhkan pada Pemilu sebelumnya. Ini hanya beberapa hal yang mengakibatkan kebutuhan dana bertambah,” tambah Hadar.

Kendati demikian, Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) itu beranggapan KPU masih bisa menekan anggaran sekalipun banyak kebutuhan.

“Saya perkirakan tentu masih bisa ditekan kebutuhan ini. Saya mendengar jumlah tersebut sudah menurun, tapi perlu dicek lebih lanjut. Segeralah DPR dan pemerintah membahas kebutuhan dana yang lebih pas. Jangan sampai terlambat,” jelasnya.

Penurunan tepat waktu merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya dari jumlah yang tepat. Pemilu bisa berantakan jika dana tidak tersedia pada waktu yang tepat.

“Tahapan pemilu akan mulai bulan Juni tahun ini. Sementara kejelasan dana belum ada. DPR dan Pemerintah perlu prioritaskan waktu untuk membahas bersama KPU dan memutuskan¬† budget Pemilu,” papar dia. [UMM]

]]> Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengatakan, kenaikan anggaran Pemilu merupakan yang wajar. Namun, dia meminta wasit Pemilu itu menghitung ulang lagi agar bisa ditekan.

“Kalau ada peningkatan dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 tentu hal yang normal. Hanya saja perlu dicek kembali secara lebih rinci, dicek kembali dicari upaya efisiensinya,” kata Hadar saat berbincang dengan RM.id, Rabu (16/2)

Diketahui, pagu anggaran Pemilu Rp 86 triliun merupakan kebutuhan total untuk tiga tahun tahapan persiapan dan pelaksanaan tahapan kampanye. Penghitungan ini juga mencakup adanya peningkatan honor yang cukup signifikan untuk penyelenggara adhoc, yang selama ini sangat kecil.

Selain itu juga untuk kebutuhan infrastruktur penyimpanan logistik yang selama ini belum permanen, kebutuhan penyiapan sistem teknologi informatika serta infrastruktur yang banyak dibutuhkan untuk membantu penyelenggaraan yang masif dan rumit.

“Pemilu ke depan juga diperkirakan masih dalam masa pandemi Covid-19, sehingga dibutuhkan perlengkapan tambahan yang tidak dibutuhkan pada Pemilu sebelumnya. Ini hanya beberapa hal yang mengakibatkan kebutuhan dana bertambah,” tambah Hadar.

Kendati demikian, Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) itu beranggapan KPU masih bisa menekan anggaran sekalipun banyak kebutuhan.

“Saya perkirakan tentu masih bisa ditekan kebutuhan ini. Saya mendengar jumlah tersebut sudah menurun, tapi perlu dicek lebih lanjut. Segeralah DPR dan pemerintah membahas kebutuhan dana yang lebih pas. Jangan sampai terlambat,” jelasnya.

Penurunan tepat waktu merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya dari jumlah yang tepat. Pemilu bisa berantakan jika dana tidak tersedia pada waktu yang tepat.

“Tahapan pemilu akan mulai bulan Juni tahun ini. Sementara kejelasan dana belum ada. DPR dan Pemerintah perlu prioritaskan waktu untuk membahas bersama KPU dan memutuskan¬† budget Pemilu,” papar dia. [UMM]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories