Analisis Pengamat : Isu Kudeta Berkah Bagi Demokrat

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Dr. Wijayanto menilai, isu pengambilalihan paksa Partai Demokrat yang diungkapkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, harus menjadi perhatian semua pihak.

Pasalnya, hal tersebut bisa mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia jadi semakin turun dan membuat Indonesia tergelincir dalam otoritarianisme.

“Ciri demokrasi adalah kompetisi, sehingga diperlukan oposisi yang sehat. Jika oposisi tidak ada lagi, maka yang menjadi korban adalah warga negara,” kata Wijayanto dalam webinar yang diselenggarakan LP3ES, kemarin.

Dilanjutkan Wijayanto, dalam pandangan Made Supriatma, Visiting Fellow ISEAS Singapura, ini merupakan persoalan political clique, dimana pihak yang kuat berusaha menyingkirkan pihak yang dianggap lemah.

“Saya tidak yakin Moeldoko bergerak sendiri. Ia didukung oleh clique kekuasaan yang tidak permanen, yang berhitung apa yang dia dapat dan resources mana yang bisa digunakan,” ujarnya.

Dr. Aisah Putri Budiarti dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), memaparkan, baru pada era Reformasi, terdapat jaminan hukum bagi independensi partai politik.

“Tapi ini tidak menjamin tidak adanya intervensi kekuasaan,” ujarnya.

Aisah merujuk pada kasus yang terjadi pada PPP dan Golkar pada periode 2014-2016, saat Kemenkumham mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan salah satu kepengurusan, padahal konflik belum selesai.

Intervensi juga dilakukan melalui lobby elit politik. Intervensi atas partai politik, kata dia, melemahkan demokrasi dari dua sisi, yaitu melemahkan oposisi dan juga melemahkan kelembagaan/ sistem partai politik.

Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Eksekutif Voxpol Center Syarwi Pangi Chaniago menyebut, upaya pengambilalihan paksa ini sebagai kerja demokrasi yang paling buruk.

“Ini sama saja mau ambil partai orang dengan tanpa biaya besar. Paket hemat lah,” ujarnya.

Partai Demokrat menjadi sasaran karena partai ini bagus masa depannya. Secara oposisi, partai ini juga yang paling dilirik rakyat.

“PKS sama-sama oposisi, tapi kan belum pernah berkuasa. Partai Demokrat kan sebagai oposisi, pernah berkuasa 10 tahun, Makanya dia menjadi seksi untuk diakuisisi, ” tegas Syarwi.

Denny Charter dari lembaga survei Index Politica melihat isu kudeta yang gagal ini malah menguntungkan Partai Demokrat. Lembaganya baru merilis hasil survei (7/2) yang menunjukkan Partai Demokrat memiliki elektabilitas 11,8 persen.

Demokrat diuntungkan, karena pemilih konservatif dan progresif sudah terbentuk di Indonesia. Sehingga, orang-orang yang kecewa dengan Gerindra karena merapat ke pemerintah, sebagian besar akan ke Demokrat.

“Efek dari isu kudeta, (Demokrat) bisa mengalami kenaikan (elektabilitas) 1-2 persen,” tegas Denny. [NOV]

]]> Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Dr. Wijayanto menilai, isu pengambilalihan paksa Partai Demokrat yang diungkapkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, harus menjadi perhatian semua pihak.

Pasalnya, hal tersebut bisa mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia jadi semakin turun dan membuat Indonesia tergelincir dalam otoritarianisme.

“Ciri demokrasi adalah kompetisi, sehingga diperlukan oposisi yang sehat. Jika oposisi tidak ada lagi, maka yang menjadi korban adalah warga negara,” kata Wijayanto dalam webinar yang diselenggarakan LP3ES, kemarin.

Dilanjutkan Wijayanto, dalam pandangan Made Supriatma, Visiting Fellow ISEAS Singapura, ini merupakan persoalan political clique, dimana pihak yang kuat berusaha menyingkirkan pihak yang dianggap lemah.

“Saya tidak yakin Moeldoko bergerak sendiri. Ia didukung oleh clique kekuasaan yang tidak permanen, yang berhitung apa yang dia dapat dan resources mana yang bisa digunakan,” ujarnya.

Dr. Aisah Putri Budiarti dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), memaparkan, baru pada era Reformasi, terdapat jaminan hukum bagi independensi partai politik.

“Tapi ini tidak menjamin tidak adanya intervensi kekuasaan,” ujarnya.

Aisah merujuk pada kasus yang terjadi pada PPP dan Golkar pada periode 2014-2016, saat Kemenkumham mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan salah satu kepengurusan, padahal konflik belum selesai.

Intervensi juga dilakukan melalui lobby elit politik. Intervensi atas partai politik, kata dia, melemahkan demokrasi dari dua sisi, yaitu melemahkan oposisi dan juga melemahkan kelembagaan/ sistem partai politik.

Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Eksekutif Voxpol Center Syarwi Pangi Chaniago menyebut, upaya pengambilalihan paksa ini sebagai kerja demokrasi yang paling buruk.

“Ini sama saja mau ambil partai orang dengan tanpa biaya besar. Paket hemat lah,” ujarnya.

Partai Demokrat menjadi sasaran karena partai ini bagus masa depannya. Secara oposisi, partai ini juga yang paling dilirik rakyat.

“PKS sama-sama oposisi, tapi kan belum pernah berkuasa. Partai Demokrat kan sebagai oposisi, pernah berkuasa 10 tahun, Makanya dia menjadi seksi untuk diakuisisi, ” tegas Syarwi.

Denny Charter dari lembaga survei Index Politica melihat isu kudeta yang gagal ini malah menguntungkan Partai Demokrat. Lembaganya baru merilis hasil survei (7/2) yang menunjukkan Partai Demokrat memiliki elektabilitas 11,8 persen.

Demokrat diuntungkan, karena pemilih konservatif dan progresif sudah terbentuk di Indonesia. Sehingga, orang-orang yang kecewa dengan Gerindra karena merapat ke pemerintah, sebagian besar akan ke Demokrat.

“Efek dari isu kudeta, (Demokrat) bisa mengalami kenaikan (elektabilitas) 1-2 persen,” tegas Denny. [NOV]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories