Akhirnya, Disetujui Kementerian Kesehatan Penyintas, Komorbid Dan Ibu Menyusui Bakal Divaksin .

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya mengizinkan ibu menyusui, pengidap penyakit penyerta (komorbid), dan penyintas Covid-19 mendapat suntikan vaksin Covid-19.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu mengungkapkan, kepu­tusan itu tertuang di Surat Edaran (SE) HK.02.02/I/368/2021. SEyang mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada tiga kelompok sasaran yang ditunda itu, ditandatangani Maxi pada Kamis (11/2).

“Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional telah menyampai­kan kajian, bahwa vaksinasi Covid-19 dapat diberikan pada kelompok usia 60 tahun ke atas, komorbid, penyintas Covid-19 dan ibu menyusui,” ujar Max dalam siaran pers, kemarin.

Kebijakan baru ini dibuat setelah ada persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas penambahan indikasi pemberian vaksinasi Covid-19 bagi usia 60 tahun ke atas, dan mempertimbangkan besarnya sasaran yang ditunda pada pelaksanaan vaksinasi tahap pertama.

Tapi Budi mengingatkan, pemberian vaksin Covid-19 pada kelompok-kelompok di atas harus didahului dengan melaku­kan anamnesa atau pemeriksaan riwayat kesehatan tambahan. “Pelaksanaan vaksinasi harus tetap mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19,” imbuhnya.

Antara lain, vaksinasi pada kelompok usia 60 tahun ke atas diberikan sebanyak dosis dengan interval pemberian dalam 28 hari (0 dan 28). Sementara untuk kelompok komorbid, dalam hal ini hipertensi, dapat divaksinasi. Kecuali jika teka­nan darahnya di atas 180/110 MmHg. Pengukuran tekanan darah sebaiknya dilakukan sebe­lum meja skrining.

 

Bagi kelompok komorbid dengan diabetes, dapat divak­sinasi sepanjang belum ada komplikasi akut. “Selain itu, penyintas Covid-19 dapat divak­sinasi jika sudah lebih dari tiga bulan. Begitu pun ibu menyusui, dapat juga diberikan vaksin,” lanjut Maxi.

Untuk mendukung program tersebut, Kemenkes meminta seluruh pos pelayanan vaksinasi dilengkapi kit anafilaksis dan berada di bawah tanggung jawab Puskesmas atau rumah sakit. Selanjutnya untuk kelompok sasaran tunda, akan diberikan informasi agar datang kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperoleh vaksinasi Covid-19.

Sehubungan hal tersebut, Maxi mengharapkan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, dapat segera melakukan tinda­kan korektif yang diperlukan. “Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan vaksi­nasi dan percepatan peningkatan cakupan vaksinasi Covid-19,” tandasnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) sudah merekomendasikan pemerintah untuk memasukkan penyintas Covid-19 dalam daftar vaksi­nasi. Rekomendasi dituangkan dalam surat rekomendasi yang ditandatangani Ketua Umum PAPDI, Sally ANasution dan Ketua Badan Khusus Satgas Imunisasi Dewasa, Samsuridjal Djauzi pada Selasa (9/2).

Dalam menyusun rekomendasi ini, PAPDI mendasarkan pada lima hal. Yakni memperluas cakupan vaksinasi demi mem­bentuk herd immunity, kajian BPOM soal kontraindikasi dan precaution CoronaVac, kese­pakatan para ahli, keluarnya izin Emergency Use Authorization (EUA) Coronavac untuk usia di atas 59 tahun, dan belum ditemukannya efek samping se­lama satu bulan lebih vaksinasi di Indonesia. [DIR]

]]> .
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya mengizinkan ibu menyusui, pengidap penyakit penyerta (komorbid), dan penyintas Covid-19 mendapat suntikan vaksin Covid-19.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu mengungkapkan, kepu­tusan itu tertuang di Surat Edaran (SE) HK.02.02/I/368/2021. SEyang mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada tiga kelompok sasaran yang ditunda itu, ditandatangani Maxi pada Kamis (11/2).

“Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional telah menyampai­kan kajian, bahwa vaksinasi Covid-19 dapat diberikan pada kelompok usia 60 tahun ke atas, komorbid, penyintas Covid-19 dan ibu menyusui,” ujar Max dalam siaran pers, kemarin.

Kebijakan baru ini dibuat setelah ada persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas penambahan indikasi pemberian vaksinasi Covid-19 bagi usia 60 tahun ke atas, dan mempertimbangkan besarnya sasaran yang ditunda pada pelaksanaan vaksinasi tahap pertama.

Tapi Budi mengingatkan, pemberian vaksin Covid-19 pada kelompok-kelompok di atas harus didahului dengan melaku­kan anamnesa atau pemeriksaan riwayat kesehatan tambahan. “Pelaksanaan vaksinasi harus tetap mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19,” imbuhnya.

Antara lain, vaksinasi pada kelompok usia 60 tahun ke atas diberikan sebanyak dosis dengan interval pemberian dalam 28 hari (0 dan 28). Sementara untuk kelompok komorbid, dalam hal ini hipertensi, dapat divaksinasi. Kecuali jika teka­nan darahnya di atas 180/110 MmHg. Pengukuran tekanan darah sebaiknya dilakukan sebe­lum meja skrining.

 

Bagi kelompok komorbid dengan diabetes, dapat divak­sinasi sepanjang belum ada komplikasi akut. “Selain itu, penyintas Covid-19 dapat divak­sinasi jika sudah lebih dari tiga bulan. Begitu pun ibu menyusui, dapat juga diberikan vaksin,” lanjut Maxi.

Untuk mendukung program tersebut, Kemenkes meminta seluruh pos pelayanan vaksinasi dilengkapi kit anafilaksis dan berada di bawah tanggung jawab Puskesmas atau rumah sakit. Selanjutnya untuk kelompok sasaran tunda, akan diberikan informasi agar datang kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperoleh vaksinasi Covid-19.

Sehubungan hal tersebut, Maxi mengharapkan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, dapat segera melakukan tinda­kan korektif yang diperlukan. “Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan vaksi­nasi dan percepatan peningkatan cakupan vaksinasi Covid-19,” tandasnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) sudah merekomendasikan pemerintah untuk memasukkan penyintas Covid-19 dalam daftar vaksi­nasi. Rekomendasi dituangkan dalam surat rekomendasi yang ditandatangani Ketua Umum PAPDI, Sally ANasution dan Ketua Badan Khusus Satgas Imunisasi Dewasa, Samsuridjal Djauzi pada Selasa (9/2).

Dalam menyusun rekomendasi ini, PAPDI mendasarkan pada lima hal. Yakni memperluas cakupan vaksinasi demi mem­bentuk herd immunity, kajian BPOM soal kontraindikasi dan precaution CoronaVac, kese­pakatan para ahli, keluarnya izin Emergency Use Authorization (EUA) Coronavac untuk usia di atas 59 tahun, dan belum ditemukannya efek samping se­lama satu bulan lebih vaksinasi di Indonesia. [DIR]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories