Akademisi: Perlu Tim Pengawas Internal Untuk Pantau Kinerja LADI

Pengamat olahraga Abdul Sukur gembira bendera Merah Putih bisa segera berkibar lagi di ajang olahraga internasional. Badan Anti-Doping Dunia (WADA) tengah melakukan review kinerja Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) dalam menyelesaikan pending matters yang sebelumnya diberlakukan bagi Indonesia.

Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini mengapresiasi kinerja Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA bentukan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali yang telah membuka pintuk komunikasi ke pihak terkait serta mendorong LADI dalam menyelesaikan kewajibannya.

“Kerja Gugus Tugas ini luar biasa, karena  sanksi LADI yang seharusnya berlaku satu tahun hingga 7 Oktober 2022 bisa di-review dalam waktu empat bulan. Tentu itu tidak lepas dari diplomasi Gugus Tugas yang dipimpin Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Pak Raja Sapta Oktohari, dan kerja keras LADI dalam memenuhi kekurangan yang diminta WADA serta dukungan penuh Kemenpora,” kata Abdul, Kamis (27/1).

Pekan lalu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA, ex-officio Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari melaporkan ke Menpora Zainudin Amali bahwa Merah Putih dapat berkibar lagi pada Februari. Kabar tersebut diperkuat dengan keterangan resmi WADA pada 17 Januari lalu. Lembaga Anti-Doping Dunia yang berpusat di Kanada ini menginformasikan dua National Anti-Doping Organization (NADO) tengah dalam proses pemulihan, yakni Thailand dan Indonesia.

Abdul berharap, sanksi kali ini bisa menjadi peringatan bagi Indonesia untuk mengedapankan fungsi LADI yang sesungguhnya. Meskipun untuk sampai pada posisi tersebut perlu pengawasan internal yang dapat dilakukan Gugus Tugas. Apalagi, Okto sebagai Ketua Gugus Tugas selalu menekankan di depan WADA bahwa Pemerintah Indonesia serius menjadikan LADI sebagai lembaga profesional, independen, dan modern.

“Semoga sanksi LADI kali ini menjadi yg terakhir diterima Indonesia. Ke depan, LADI harus independen, profesional, dan modern. Karena ini aspek penting dalam mendukung olahraga prestasi Indonesia,” ujar mantan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan II UNJ.

“Agar hal ini tidak terulang kembali di masa depan, saya rasa perlu ada tim pengawas dan pendampingan yang mungkin bisa dibentuk Kemenpora sampai memastikan LADI bisa bekerja dengan memenuhi standar WADA,” tutupnya. [WUR]

]]> Pengamat olahraga Abdul Sukur gembira bendera Merah Putih bisa segera berkibar lagi di ajang olahraga internasional. Badan Anti-Doping Dunia (WADA) tengah melakukan review kinerja Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) dalam menyelesaikan pending matters yang sebelumnya diberlakukan bagi Indonesia.

Wakil Rektor III Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini mengapresiasi kinerja Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA bentukan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali yang telah membuka pintuk komunikasi ke pihak terkait serta mendorong LADI dalam menyelesaikan kewajibannya.

“Kerja Gugus Tugas ini luar biasa, karena  sanksi LADI yang seharusnya berlaku satu tahun hingga 7 Oktober 2022 bisa di-review dalam waktu empat bulan. Tentu itu tidak lepas dari diplomasi Gugus Tugas yang dipimpin Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Pak Raja Sapta Oktohari, dan kerja keras LADI dalam memenuhi kekurangan yang diminta WADA serta dukungan penuh Kemenpora,” kata Abdul, Kamis (27/1).

Pekan lalu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA, ex-officio Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari melaporkan ke Menpora Zainudin Amali bahwa Merah Putih dapat berkibar lagi pada Februari. Kabar tersebut diperkuat dengan keterangan resmi WADA pada 17 Januari lalu. Lembaga Anti-Doping Dunia yang berpusat di Kanada ini menginformasikan dua National Anti-Doping Organization (NADO) tengah dalam proses pemulihan, yakni Thailand dan Indonesia.

Abdul berharap, sanksi kali ini bisa menjadi peringatan bagi Indonesia untuk mengedapankan fungsi LADI yang sesungguhnya. Meskipun untuk sampai pada posisi tersebut perlu pengawasan internal yang dapat dilakukan Gugus Tugas. Apalagi, Okto sebagai Ketua Gugus Tugas selalu menekankan di depan WADA bahwa Pemerintah Indonesia serius menjadikan LADI sebagai lembaga profesional, independen, dan modern.

“Semoga sanksi LADI kali ini menjadi yg terakhir diterima Indonesia. Ke depan, LADI harus independen, profesional, dan modern. Karena ini aspek penting dalam mendukung olahraga prestasi Indonesia,” ujar mantan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan II UNJ.

“Agar hal ini tidak terulang kembali di masa depan, saya rasa perlu ada tim pengawas dan pendampingan yang mungkin bisa dibentuk Kemenpora sampai memastikan LADI bisa bekerja dengan memenuhi standar WADA,” tutupnya. [WUR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories