Ajak Semua Pemangku Kepentingan Bersatu DPR Aceh Tolak Pilkada Serentak Digelar 2024

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menolak, bila pelaksanaan Pilkada se-Aceh digelar pada 2024. Legislatif di ‘Tanah Rencong’ ini meminta, semua pemangku kepentingan di Aceh bersatu agar Pilkada se-Aceh bisa tetap digelar pada 2022.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin menegaskan, legislatif bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh adalah pihak yang telah bersepakat bahwa penyelenggaraan Pilkada Aceh dilakukan 2022. Termasuk, mendukung jadwal dan tahapan yang sudah dibuat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

Berdasarkan jadwal dan tahapan Pilkada se-Aceh versi KIP Aceh, sebut Dahlan, proses penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk biaya Pilkada dijadwalkan pada 1 Februari hingga 1 April tahun ini. Adapun tahapan pemungutan suara, akan dilaksanakan pada 17 Februari 2022.

“DPRA bersama Pemerintah Aceh mendukung jadwal dan tahapan dari KIP Aceh itu,” ujarnya, di Banda Aceh, Senin (15/2).

Politikus Partai Aceh ini mengakui, sejauh ini, masih ada hambatan dalam konteks pemahaman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, dia pun meminta semua pemangku kepentingan di Aceh saling berkolaboratif menyelesaikan masalah ini.

“Semua stakeholder di Aceh perlu bergandeng tangan, bersama-sama menyelesaikan masalah Pilkada,” ujar Dahlan.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi I DPRA Muhammad Yunus. Menurutnya, Aceh akan tetap melaksanakan Pilkada pada 2022. Berkaitan dengan surat KPU bahwa gelaran Pilkada se-Aceh harus seirama dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sebut Yunus, hal ini akan dibahas lebih lanjut, antara DPRA bersama pimpinan DPR kabupaten/kota se-Aceh.

“Insya Allah kami duduk kembali dengan seluruh DPR Kabupaten,” tandasnya.

Sementara, Partai Golkar tak gentar meskipun Pilkada se-Aceh dimundur. Partai besutan Airlangga Hartarto itu siap tarung kapan saja. Terserah regulator. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Pidie, Teuku Saifullah menegaskan, partainya tidak terlalu terpengaruh dengan keputusan KPU pusat memundurkan Pilkada se-Aceh jadi 2024.

Meski awalnya KIP Aceh terlanjur menggemborkan Pilkada di provinsi berjuluk Serambi Mekkah akan digelar pada 2022 “Kapanpun Pilkada di Aceh, mau 2022 atau 2024, kita selalu siap,” ujarnya di Sigli, kemarin.

Selama ini, jelas TS (sapaan akrab Teuku Saifullah), anggota dan kader Golkar Pidie terus memanaskan mesin untuk menghadapi agenda-agenda politik. Kantong-kantong suara partai juga dirawat dengan baik.

Seluruh kesiapan Golkar Pidie ini, sebut TS, dilakukan agar partainya bisa mengusung calon Gubernur Aceh. Sementara jangka panjangnya, adalah mengusung calon Presiden. “Golkar Pidie siap mengusung Teuku Muhammad Nurlif sebagai calon Gubernur Aceh dan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden,” jelasnya.

TS juga menegaskan, partainya akan terus menciptakan program-program produktif untuk membantu pemerintah melewati masa pandemi ini. Sehingga, buah program itu diharapkan mampu membantu pembangunan daerah.

“Setiap kader harus jadi garda terdepan pembangunan dan di kehidupan masyarakat. Karena Golkar lahir dari rakyat dan untuk rakyat,” ujarnya. [SSL]

]]> Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menolak, bila pelaksanaan Pilkada se-Aceh digelar pada 2024. Legislatif di ‘Tanah Rencong’ ini meminta, semua pemangku kepentingan di Aceh bersatu agar Pilkada se-Aceh bisa tetap digelar pada 2022.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin menegaskan, legislatif bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh adalah pihak yang telah bersepakat bahwa penyelenggaraan Pilkada Aceh dilakukan 2022. Termasuk, mendukung jadwal dan tahapan yang sudah dibuat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

Berdasarkan jadwal dan tahapan Pilkada se-Aceh versi KIP Aceh, sebut Dahlan, proses penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk biaya Pilkada dijadwalkan pada 1 Februari hingga 1 April tahun ini. Adapun tahapan pemungutan suara, akan dilaksanakan pada 17 Februari 2022.

“DPRA bersama Pemerintah Aceh mendukung jadwal dan tahapan dari KIP Aceh itu,” ujarnya, di Banda Aceh, Senin (15/2).

Politikus Partai Aceh ini mengakui, sejauh ini, masih ada hambatan dalam konteks pemahaman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, dia pun meminta semua pemangku kepentingan di Aceh saling berkolaboratif menyelesaikan masalah ini.

“Semua stakeholder di Aceh perlu bergandeng tangan, bersama-sama menyelesaikan masalah Pilkada,” ujar Dahlan.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi I DPRA Muhammad Yunus. Menurutnya, Aceh akan tetap melaksanakan Pilkada pada 2022. Berkaitan dengan surat KPU bahwa gelaran Pilkada se-Aceh harus seirama dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sebut Yunus, hal ini akan dibahas lebih lanjut, antara DPRA bersama pimpinan DPR kabupaten/kota se-Aceh.

“Insya Allah kami duduk kembali dengan seluruh DPR Kabupaten,” tandasnya.

Sementara, Partai Golkar tak gentar meskipun Pilkada se-Aceh dimundur. Partai besutan Airlangga Hartarto itu siap tarung kapan saja. Terserah regulator. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Pidie, Teuku Saifullah menegaskan, partainya tidak terlalu terpengaruh dengan keputusan KPU pusat memundurkan Pilkada se-Aceh jadi 2024.

Meski awalnya KIP Aceh terlanjur menggemborkan Pilkada di provinsi berjuluk Serambi Mekkah akan digelar pada 2022 “Kapanpun Pilkada di Aceh, mau 2022 atau 2024, kita selalu siap,” ujarnya di Sigli, kemarin.

Selama ini, jelas TS (sapaan akrab Teuku Saifullah), anggota dan kader Golkar Pidie terus memanaskan mesin untuk menghadapi agenda-agenda politik. Kantong-kantong suara partai juga dirawat dengan baik.

Seluruh kesiapan Golkar Pidie ini, sebut TS, dilakukan agar partainya bisa mengusung calon Gubernur Aceh. Sementara jangka panjangnya, adalah mengusung calon Presiden. “Golkar Pidie siap mengusung Teuku Muhammad Nurlif sebagai calon Gubernur Aceh dan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden,” jelasnya.

TS juga menegaskan, partainya akan terus menciptakan program-program produktif untuk membantu pemerintah melewati masa pandemi ini. Sehingga, buah program itu diharapkan mampu membantu pembangunan daerah.

“Setiap kader harus jadi garda terdepan pembangunan dan di kehidupan masyarakat. Karena Golkar lahir dari rakyat dan untuk rakyat,” ujarnya. [SSL]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories