Agar Lebih Cepat Jinakkan Si Jago Merah Hore, Relawan Kebakaran Bakal Hadir Di Setiap RW

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan membentuk Relawan Kebakaran di setiap rukun warga (RW), terutama di wilayah yang rentan terjadi kebakaran. Tujuannya, agar upaya menjinakkan si jago merah bisa dilakukan lebih cepat.

Angka kebakaran di Jakarta cukup tinggi. Bahkan, jika dirata-rata musibah itu hampir terjadi setiap hari.

Untuk menangani masalah itu, Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Inggard Joshua meminta, Pempov DKI membentuk Relawan Kebakaran di setiap RW untuk menangani kebakaran dan mengedukasi warga. Ditekankan Inggard, para Relawan harus diberikan pelatihan, peralatan, dan insentif.

“Saya rasa Pemprov DKI punya anggaran untuk membiayai itu,” jelas politisi Partai Gerindra ini di hadapan perwakilan Ketua RW dan warga Tambora, Jakarta Barat, Minggu (3/4) malam.

Secara teknis, Inggard menjelaskan, fungsi Relawan membantu Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) dalam penanganan kebakaran.

“Kebakaran butuh penanganan yang cepat agar tidak menyambar ke tempat lain. Sambil menunggu petugas datang, para relawan nanti melakukan upaya lebih dulu,” kata Inggard.

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mendukung usulan Inggard.

“Kami berencana membentuk para Relawan Kebakaran yang kami beri nama Redkar, dan itu sudah menjadi program kami,” ucapnya.

Satriadi menegaskan, selama ini Gulkarmat DKI intensif melakukan sosialisasi kepada warga bagaimana cara mengantisipasi terjadinya kebakaran.

“Petugas kami saat sedang tidak ada tugas pemadaman, melakukan sosialisasi ke masyarakat,” bebernya.

Ia menyebutkan, mayoritas penyebab kebakaran akibat arus listrik. Untuk itu, warga harus berhati-hati dan menjaga instalasi listrik di rumahnya.

 

“Selain mengimbau, kita juga terus melakukan pengawasan instalasi warga,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, ada sekitar 198 RW di DKI rawan terjadi kebakaran. Seluruh daerah rawan itu berupa kelurahan dengan kawasan padat penduduk. Disebut rawan, karena api mudah menyebar dan membesar di kawasan itu.

“Semua warga Jakarta, khususnya di 198 RW rawan kebakaran. Mohon diperhatikan kompor dan kabel-kabel,” pesan Riza di Jakarta, Kamis (25/3) lalu.

Riza mengatakan, DKI sebetulnya telah memiliki Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Gerakan Warga Cegah Kebakaran. Menurut Riza, gerakan pencegahan kebakaran itu salah satunya berisi kuesioner sebagai upaya membuat check list dan mengetahui rumah rawan kebakaran.

Dalam kuesioner itu, ada beberapa pertanyaan mengenai potensi yang menimbulkan insiden kebakaran di rumah.

“Umpamanya, pertanyaan pertama di sini apakah tabung gas ditempatkan di tempat dengan sirkulasi udara yang baik. Apakah pemasangan selang gas menggunakan klem yang erat di kedua ujungnya. Apakah bangunan memiliki alat pemadam kebakaran ringan yang berfungsi dengan baik,” ujar Riza.

Jika hasil kuesioner sebuah rumah menunjukkan berpotensi menimbulkan kebakaran, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta bakal menempelkan stiker untuk menandakan bahwa rumah itu rawan kebakaran.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Yoga mendorong Pemprov DKI Jakarta mengawasi penerapan tata kota.

“Pemprov Jakarta harus mengecek ulang dan memastikan apakah suatu kawasan tersebut sesuai peruntukan atau tidak,” ujarnya saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, kemarin.

Kata Nirwono, jika sebuah kawasan bukan diperuntukkan buat hunian, maka harus dikembalikan sesuai peruntukannya. Namun, jika memang peruntukkannya buat hunian, maka bisa dilakukan peremajaan atau penataan ulang.

Penataan ulang kawasan itu, diungkap Nirwono, meliputi penataan bangunan dan lingkungan, jaringan listrik dan gas (penyebab utama kebakaran). Tak hanya itu, jaringan air bersih dan pompa hidran, tempat evakuasi, dan jalur evakuasi harus dirancang ulang sehingga menjadi kawasan menjadi bebas kebakaran. [DRS]

]]> Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan membentuk Relawan Kebakaran di setiap rukun warga (RW), terutama di wilayah yang rentan terjadi kebakaran. Tujuannya, agar upaya menjinakkan si jago merah bisa dilakukan lebih cepat.

Angka kebakaran di Jakarta cukup tinggi. Bahkan, jika dirata-rata musibah itu hampir terjadi setiap hari.

Untuk menangani masalah itu, Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Inggard Joshua meminta, Pempov DKI membentuk Relawan Kebakaran di setiap RW untuk menangani kebakaran dan mengedukasi warga. Ditekankan Inggard, para Relawan harus diberikan pelatihan, peralatan, dan insentif.

“Saya rasa Pemprov DKI punya anggaran untuk membiayai itu,” jelas politisi Partai Gerindra ini di hadapan perwakilan Ketua RW dan warga Tambora, Jakarta Barat, Minggu (3/4) malam.

Secara teknis, Inggard menjelaskan, fungsi Relawan membantu Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) dalam penanganan kebakaran.

“Kebakaran butuh penanganan yang cepat agar tidak menyambar ke tempat lain. Sambil menunggu petugas datang, para relawan nanti melakukan upaya lebih dulu,” kata Inggard.

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mendukung usulan Inggard.

“Kami berencana membentuk para Relawan Kebakaran yang kami beri nama Redkar, dan itu sudah menjadi program kami,” ucapnya.

Satriadi menegaskan, selama ini Gulkarmat DKI intensif melakukan sosialisasi kepada warga bagaimana cara mengantisipasi terjadinya kebakaran.

“Petugas kami saat sedang tidak ada tugas pemadaman, melakukan sosialisasi ke masyarakat,” bebernya.

Ia menyebutkan, mayoritas penyebab kebakaran akibat arus listrik. Untuk itu, warga harus berhati-hati dan menjaga instalasi listrik di rumahnya.

 

“Selain mengimbau, kita juga terus melakukan pengawasan instalasi warga,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, ada sekitar 198 RW di DKI rawan terjadi kebakaran. Seluruh daerah rawan itu berupa kelurahan dengan kawasan padat penduduk. Disebut rawan, karena api mudah menyebar dan membesar di kawasan itu.

“Semua warga Jakarta, khususnya di 198 RW rawan kebakaran. Mohon diperhatikan kompor dan kabel-kabel,” pesan Riza di Jakarta, Kamis (25/3) lalu.

Riza mengatakan, DKI sebetulnya telah memiliki Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Gerakan Warga Cegah Kebakaran. Menurut Riza, gerakan pencegahan kebakaran itu salah satunya berisi kuesioner sebagai upaya membuat check list dan mengetahui rumah rawan kebakaran.

Dalam kuesioner itu, ada beberapa pertanyaan mengenai potensi yang menimbulkan insiden kebakaran di rumah.

“Umpamanya, pertanyaan pertama di sini apakah tabung gas ditempatkan di tempat dengan sirkulasi udara yang baik. Apakah pemasangan selang gas menggunakan klem yang erat di kedua ujungnya. Apakah bangunan memiliki alat pemadam kebakaran ringan yang berfungsi dengan baik,” ujar Riza.

Jika hasil kuesioner sebuah rumah menunjukkan berpotensi menimbulkan kebakaran, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta bakal menempelkan stiker untuk menandakan bahwa rumah itu rawan kebakaran.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Yoga mendorong Pemprov DKI Jakarta mengawasi penerapan tata kota.

“Pemprov Jakarta harus mengecek ulang dan memastikan apakah suatu kawasan tersebut sesuai peruntukan atau tidak,” ujarnya saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, kemarin.

Kata Nirwono, jika sebuah kawasan bukan diperuntukkan buat hunian, maka harus dikembalikan sesuai peruntukannya. Namun, jika memang peruntukkannya buat hunian, maka bisa dilakukan peremajaan atau penataan ulang.

Penataan ulang kawasan itu, diungkap Nirwono, meliputi penataan bangunan dan lingkungan, jaringan listrik dan gas (penyebab utama kebakaran). Tak hanya itu, jaringan air bersih dan pompa hidran, tempat evakuasi, dan jalur evakuasi harus dirancang ulang sehingga menjadi kawasan menjadi bebas kebakaran. [DRS]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories