Ada Peran King Maker Di Balik Langkah Kejagung Tak Kasasi Vonis Pinangki?

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mencium adanya peran ‘King Maker’ dalam keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tak mengajukan kasasi atas vonis ringan eks jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Dia menduga, sosok tersebut merasa ketakutan jika eks Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan dihukum penjara 10 tahun.

“Jika Kejaksaan Agung kasasi, dikhawatirkan Pinangki akan jengkel dan diduga nanti berujung buka-bukaan. Nah saya duga sosok King Maker ini berusaha menghentikan langkah Kejaksaan hingga tidak kasasi agar Pinangki tutup mulut atas semua rahasia yang dipegangnya selama ini,” ujar Boyamin kepada wartawan, Jumat (16/7).

Dia pun secara blak-blakan menyebut, sosok King Maker tersebut berasal dari oknum penegak hukum ataupun politisi.

“Siapa orang itu? Ya, saya sejak awal mengatakan, orang ini bisa saja oknum penegak hukum, maupun oknum politisi. Tapi ini sebenarnya detailnya sudah saya serahkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kita tunggu saja KPK yang sampai detik ini memang belum ada perkembangannya,” tuturnya.

Boyamin memastikan, jika kasus tersebut sudah inkrah alias berkekuatan hukum tetap, dia akan mengajukan gugatan praperadilan untuk melawan KPK. Hal itu dilakukan untuk menelusuri dan melacak keberadaan dan peran dari King Maker itu.

“Nah, King Maker ini nantinya kalau bisa dilacak KPK maka diyakini bisa membuat terang benderang, siapa yang sebenarnya sosok yang punya proyek fatwa maupun peninjauan kembali terkait dengan niatnya untuk membebaskan Djoko Tjandra,” beber Boyamin.

Dia berharap ada perguruan tinggi yang bisa melakukan eksaminasi terhadap kasus yang menjerat Pinangki. Sebab, menurutnya tak mungkin Kejagung secara melakukan eksaminasi secara internal.

“Fakfanya memperlihatkan bahwa pimpinan Kejagung yang memang tidak ingin kasasi. Jadi ya tidak bisa dilakukan eksaminasi internal. Yang bisa melakukannya hanya eksternal. Misalnya dari kampus atau perguruan tinggi,” ucap Boyamin.

 

Sikap pasif Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait vonis ringan Pinangki pun telah dilaporkan Boyamin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah itu diambil lantaran dirinya heran dengan sikap Jaksa Agung yang seolah bungkam.

“Setidaknya kan saya sudah pernah melaporkan Jaksa Agung kepada presiden untuk memerintahkan kasasi dan itu dipublikasikan media. Tapi nampaknya hal itu juga tidak digubris Jaksa Agung dan hingga saat ini nyata-nyata tetap tidak kasasi,” keluhnya.

Menurutnya, boleh saja kejaksaan tak melakukan kasasi karena dirasakan putusan Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan tuntutan JPU. Namun, masyarakat mendorong dilakukannya kasasi agar penegakan hukum di Indonesia jelas dan berkeadilan.

“Jadi Jaksa Agung harus menjelaskan mengapa tidak dapat memenuhi desakan masyarakat untuk kasasi, bukan diam saja tanpa alasan seperti angin lalu gitu,” saran Boyamin.

Bahkan, katanya, masyarakat menggalang petisi kasasi terhadap vonis ringan eks jaksa Pinangki dilakukan. “Kan harusnya didengar oleh Jaksa Agung dan mengajukan kasasi tapi nyatanya tidak, ya wallahu a’lam,” tandasnya.

Sementara Pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menduga salah satu alasan mengapa JPU tak mengajukan kasasi Pinangki adalah karena solidaritas korps, sama-sama jaksa.

“Mengenai keengganan JPU mengajukan kasasi bisa jadi didasarkan pada perasaan satu korps atau esprit de corps, tetapi juga sangat mungkin karena putusan dianggap sudah sesuai dengan tuntutannya,” ujarnya.

Fickar menyebut, kasus Pinangki menjadi bukti bahwa pengawasan melekat (waskat) dan reformasi birokrasi yang ada di Kejagung telah gagal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Waskat itu hampir tidak pernah efektif, tidak mungkin jeruk makan jeruk,” keluh Fickar.

Untuk itu, yang perlu dirangsang dan ditumbuhkan dalam kondisi ini adalah keberanian masyarakat untuk melaporkan jika menjadi korban atau melihat pemerasan yang dilakukan oknum aparat kejaksaan.

Ia menyebut, peran kontrol masyarakat, utamanya pers menjadi sangat penting. Sehingga dibutuhkan keberanian media-media untuk menampilkan berita penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada aparat penegak hukum. [OKT]

]]> Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mencium adanya peran ‘King Maker’ dalam keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tak mengajukan kasasi atas vonis ringan eks jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Dia menduga, sosok tersebut merasa ketakutan jika eks Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan dihukum penjara 10 tahun.

“Jika Kejaksaan Agung kasasi, dikhawatirkan Pinangki akan jengkel dan diduga nanti berujung buka-bukaan. Nah saya duga sosok King Maker ini berusaha menghentikan langkah Kejaksaan hingga tidak kasasi agar Pinangki tutup mulut atas semua rahasia yang dipegangnya selama ini,” ujar Boyamin kepada wartawan, Jumat (16/7).

Dia pun secara blak-blakan menyebut, sosok King Maker tersebut berasal dari oknum penegak hukum ataupun politisi.

“Siapa orang itu? Ya, saya sejak awal mengatakan, orang ini bisa saja oknum penegak hukum, maupun oknum politisi. Tapi ini sebenarnya detailnya sudah saya serahkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kita tunggu saja KPK yang sampai detik ini memang belum ada perkembangannya,” tuturnya.

Boyamin memastikan, jika kasus tersebut sudah inkrah alias berkekuatan hukum tetap, dia akan mengajukan gugatan praperadilan untuk melawan KPK. Hal itu dilakukan untuk menelusuri dan melacak keberadaan dan peran dari King Maker itu.

“Nah, King Maker ini nantinya kalau bisa dilacak KPK maka diyakini bisa membuat terang benderang, siapa yang sebenarnya sosok yang punya proyek fatwa maupun peninjauan kembali terkait dengan niatnya untuk membebaskan Djoko Tjandra,” beber Boyamin.

Dia berharap ada perguruan tinggi yang bisa melakukan eksaminasi terhadap kasus yang menjerat Pinangki. Sebab, menurutnya tak mungkin Kejagung secara melakukan eksaminasi secara internal.

“Fakfanya memperlihatkan bahwa pimpinan Kejagung yang memang tidak ingin kasasi. Jadi ya tidak bisa dilakukan eksaminasi internal. Yang bisa melakukannya hanya eksternal. Misalnya dari kampus atau perguruan tinggi,” ucap Boyamin.

 

Sikap pasif Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait vonis ringan Pinangki pun telah dilaporkan Boyamin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah itu diambil lantaran dirinya heran dengan sikap Jaksa Agung yang seolah bungkam.

“Setidaknya kan saya sudah pernah melaporkan Jaksa Agung kepada presiden untuk memerintahkan kasasi dan itu dipublikasikan media. Tapi nampaknya hal itu juga tidak digubris Jaksa Agung dan hingga saat ini nyata-nyata tetap tidak kasasi,” keluhnya.

Menurutnya, boleh saja kejaksaan tak melakukan kasasi karena dirasakan putusan Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan tuntutan JPU. Namun, masyarakat mendorong dilakukannya kasasi agar penegakan hukum di Indonesia jelas dan berkeadilan.

“Jadi Jaksa Agung harus menjelaskan mengapa tidak dapat memenuhi desakan masyarakat untuk kasasi, bukan diam saja tanpa alasan seperti angin lalu gitu,” saran Boyamin.

Bahkan, katanya, masyarakat menggalang petisi kasasi terhadap vonis ringan eks jaksa Pinangki dilakukan. “Kan harusnya didengar oleh Jaksa Agung dan mengajukan kasasi tapi nyatanya tidak, ya wallahu a’lam,” tandasnya.

Sementara Pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menduga salah satu alasan mengapa JPU tak mengajukan kasasi Pinangki adalah karena solidaritas korps, sama-sama jaksa.

“Mengenai keengganan JPU mengajukan kasasi bisa jadi didasarkan pada perasaan satu korps atau esprit de corps, tetapi juga sangat mungkin karena putusan dianggap sudah sesuai dengan tuntutannya,” ujarnya.

Fickar menyebut, kasus Pinangki menjadi bukti bahwa pengawasan melekat (waskat) dan reformasi birokrasi yang ada di Kejagung telah gagal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Waskat itu hampir tidak pernah efektif, tidak mungkin jeruk makan jeruk,” keluh Fickar.

Untuk itu, yang perlu dirangsang dan ditumbuhkan dalam kondisi ini adalah keberanian masyarakat untuk melaporkan jika menjadi korban atau melihat pemerasan yang dilakukan oknum aparat kejaksaan.

Ia menyebut, peran kontrol masyarakat, utamanya pers menjadi sangat penting. Sehingga dibutuhkan keberanian media-media untuk menampilkan berita penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada aparat penegak hukum. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories