Ada Anggota TGUPP Tidak Fokus Kerja, Golkar Minta Anies Evaluasi Timnya

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan menilai, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) perlu dievaluasi oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ini penting agar cita-cita awal dihadirkannya ‘tim khusus gubernur’ ini bisa tercapai.

“Kami meminta Pak Gubernur untuk mengevaluasi TGUPP,” ujarnya kepada RM.id, Selasa (16/3).

Judistira menjelaskan, alasan dirinya meminta TGUPP dievaluasi karena  cita-cita awal dihadirkannya tim ini adalah untuk membantu Gubernur DKI Jakarta dalam bekerja. Tapi, kekinian, ada sejumlah anggota TGUPP yang justru tidak fokus dalam membantu kerja Gubernur DKI. 

Judistira kemudian mencontohkan, salah satu anggota TGUPP yang terkesan tidak fokus membantu Gubernur DKI Jakarta adalah Bambang Widjojanto. Mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu beberapa kali jadi kuasa hukum untuk kasus hukum tertentu.

“Seperti pemilihan kepala daerah (pilkada). Hingga terbaru itu jadi kuasa hukum Partai Demokrat,” ujarnya.

Menurut Judistrira, evaluasi terhadap TGUPP bisa dilakukan dari sejumlah sisi oleh Anies. Mulai dari strukturnya, jumlah anggota hingga kepada pembagian tugasnya.

“Kami dari awal kami mengingatkan bahwa TGUPP boleh tetap diperlukan untuk membantu menuntaskan janji politik. Kami sudah  mencoba memahami. Tapi ada beberapa anggota TGUPP yang kemudian yang tidak fokus membantu Pak Gubernur,” tandasnya. [SSL]

]]> Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan menilai, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) perlu dievaluasi oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ini penting agar cita-cita awal dihadirkannya ‘tim khusus gubernur’ ini bisa tercapai.

“Kami meminta Pak Gubernur untuk mengevaluasi TGUPP,” ujarnya kepada RM.id, Selasa (16/3).

Judistira menjelaskan, alasan dirinya meminta TGUPP dievaluasi karena  cita-cita awal dihadirkannya tim ini adalah untuk membantu Gubernur DKI Jakarta dalam bekerja. Tapi, kekinian, ada sejumlah anggota TGUPP yang justru tidak fokus dalam membantu kerja Gubernur DKI. 

Judistira kemudian mencontohkan, salah satu anggota TGUPP yang terkesan tidak fokus membantu Gubernur DKI Jakarta adalah Bambang Widjojanto. Mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu beberapa kali jadi kuasa hukum untuk kasus hukum tertentu.

“Seperti pemilihan kepala daerah (pilkada). Hingga terbaru itu jadi kuasa hukum Partai Demokrat,” ujarnya.

Menurut Judistrira, evaluasi terhadap TGUPP bisa dilakukan dari sejumlah sisi oleh Anies. Mulai dari strukturnya, jumlah anggota hingga kepada pembagian tugasnya.

“Kami dari awal kami mengingatkan bahwa TGUPP boleh tetap diperlukan untuk membantu menuntaskan janji politik. Kami sudah  mencoba memahami. Tapi ada beberapa anggota TGUPP yang kemudian yang tidak fokus membantu Pak Gubernur,” tandasnya. [SSL]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories