Ada 69 Ribu Pejabat Belum Setor LHKPN, KPK Beri Peringatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Penyelenggara Negara (PN) yang belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk segera melakukannya.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati mengingatkan, batas waktu penyampaian LHKPN periodik untuk tahun pelaporan 2020 berakhir 7 hari lagi. Tepatnya, 31 Maret 2021.

Dia mengungkapkan, berdasarkan aplikasi e-LHKPN, per tanggal 23 April 2020 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen.

“Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan,” ujar Ipi lewat pesan singkat, Rabu (24/3).

Rinciannya, bidang eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan. Sementara bidang yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL.

Kemudian, bidang legislatif sebanyak 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D, tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.

Kata Ipi, sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik, kapan saja dan dari mana saja. Saat ini seluruh WL juga telah memiliki akun pada aplikasi eLHKPN.

“Sehingga KPK memandang tidak ada alasan bagi PN untuk tidak menyampaikan laporan kekayaannya secara elektronik sebelum batas waktu,” tegasnya. Selain itu, Ipi juga mengingatkan agar PN melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap.

Sesuai dengan Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan.

Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai amanah pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

UU mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. [OKT]

]]> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Penyelenggara Negara (PN) yang belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk segera melakukannya.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati mengingatkan, batas waktu penyampaian LHKPN periodik untuk tahun pelaporan 2020 berakhir 7 hari lagi. Tepatnya, 31 Maret 2021.

Dia mengungkapkan, berdasarkan aplikasi e-LHKPN, per tanggal 23 April 2020 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen.

“Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan,” ujar Ipi lewat pesan singkat, Rabu (24/3).

Rinciannya, bidang eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan. Sementara bidang yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL.

Kemudian, bidang legislatif sebanyak 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D, tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.

Kata Ipi, sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik, kapan saja dan dari mana saja. Saat ini seluruh WL juga telah memiliki akun pada aplikasi eLHKPN.

“Sehingga KPK memandang tidak ada alasan bagi PN untuk tidak menyampaikan laporan kekayaannya secara elektronik sebelum batas waktu,” tegasnya. Selain itu, Ipi juga mengingatkan agar PN melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap.

Sesuai dengan Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan.

Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai amanah pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

UU mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories