Menuntut Terang di Balik Angka Penjabaran APBD Tulungagung Tahun 2025
Sebuah surat resmi kini tengah menjadi sorotan di pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung karena membawa tuntutan besar akan keterbukaan informasi publik. Narasi yang dilayangkan kepada Bupati Tulungagung tersebut lahir dari keresahan atas jawaban administratif pimpinan daerah yang dinilai belum menyentuh inti persoalan terkait perubahan anggaran daerah.
Persoalan yang diajukan oleh masyarakat ini sebenarnya sangat mendasar dan mudah dipahami oleh siapa saja mengenai alasan di balik perubahan anggaran, dasar perhitungan yang digunakan, serta siapa yang memikul tanggung jawab atas dampak kebijakan tersebut terhadap hajat hidup orang banyak.
Ketika pertanyaan yang sangat jelas tidak dijawab secara gamblang maka keraguan tersebut bermutasi menjadi isu besar yang menyita perhatian publik secara luas. Masalah ini membesar bukan karena masyarakat sengaja mencari kegaduhan melainkan karena rasa ingin tahu yang masuk akal belum mendapatkan penjelasan yang terang benderang dari pihak berwenang.
Dalam perkara ini Advokat Eko Puguh Prasetijo, S.H., C.P.M., C.P.C.L.E., C.P.Arb., C.P.L. menuntut kejelasan atas perubahan postur pendapatan dan belanja dalam Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang mencakup target Pendapatan Asli Daerah, BPHTB, PBB-P2, hingga alokasi hibah dan belanja pendidikan.
Langkah hukum dan administratif ini dipandang sebagai denyut nadi dari demokrasi yang sehat serta wujud nyata dari berjalannya negara hukum. Sebagai advokat senior yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Surabaya serta menjabat sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Tulungagung, Advokat Eko Puguh Prasetijo, S.H., C.P.M., C.P.C.L.E., C.P.Arb., C.P.L. menegaskan bahwa yang dituntut adalah praktik pemerintahan yang lazim seperti transparansi data dan asumsi logis yang dapat diuji secara hukum.
Beliau yang juga aktif sebagai Ketua Dewan Sengketa Indonesia Tulungagung serta Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia Tulungagung menekankan bahwa rakyat tidak membutuhkan retorika melainkan data otentik mengenai metodologi perubahan target pendapatan daerah tersebut.
Perjuangan untuk mendapatkan transparansi ini juga didukung secara objektif oleh Advokat Heribertus Roy Juan, S.E., S.H., M.M., M.B.A., M.H., CPP-PKWT yang merupakan salah satu advokat muda profesional terdaftar di Pengadilan Tinggi Surabaya.
Sebagai sosok yang aktif dalam berbagai organisasi hukum dan dikenal sebagai penulis buku hukum, Advokat Heribertus Roy Juan, S.E., S.H., M.M., M.B.A., M.H., CPP-PKWT berperan penting dalam membedah kasus ini dari sisi akademis dan praktis demi membela kepentingan masyarakat luas. Keterlibatan beliau memastikan bahwa setiap tuntutan hukum yang diajukan memiliki landasan teori yang kuat serta parameter objektif dalam menilai kepatutan respons administratif pemerintah daerah.
Bagi masyarakat Tulungagung APBD bukanlah sekadar catatan belanja pribadi penguasa melainkan sebuah peta prioritas yang di dalamnya terpahat nasib pelayanan publik serta arah pembangunan masa depan. Setiap pergeseran angka tanpa penjelasan yang memadai dianggap sebagai beban moral karena yang dikelola adalah uang rakyat yang seharusnya dipertanggungjawabkan dengan penuh kecermatan.
Melalui langkah Advokat Eko Puguh Prasetijo, S.H., C.P.M., C.P.C.L.E., C.P.Arb., C.P.L. bersama dukungan analisis dari Advokat Heribertus Roy Juan, S.E., S.H., M.M., M.B.A., M.H., CPP-PKWT diharapkan pemerintah daerah tidak lagi bersembunyi di balik kalimat yang samar. Ujian keterbukaan ini menjadi momentum penting bagi kondisi sosial dan hukum di Tulungagung untuk membuktikan apakah akuntabilitas benar-benar dijunjung tinggi atau sekadar menjadi slogan formalitas semata.