9 Tahun Berturut-turut Kemenkes Raih Opini WTP Dari BPK

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terkait laporan keuangan 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, Kemenkes telah menerima opini tersebut selama 9 tahun berturut-turut.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerima laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan Kemenkes dari anggota VI BPK Dr Pius Lustrilanang di Gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu (13/7).

Opini WTP laporan keuangan ditetapkan dengan memperhatikan empat hal. Yakni laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

“BPK mengapresiasi atau pencapaian opini Kementerian Kesehatan selama 9 tahun berturut-turut,” ujar Pius.

Opini WTP tersebut bukan berarti tidak terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara. BPK masih menemukan kelemahan pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meskipun tidak berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan Kementerian Kesehatan 2021.

Dikatakan Pius, BPK merekomendasikan menteri kesehatan agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan proses penugasan, pengadaan, dan distribusi vaksin Covid-19.

Hingga saat ini, Kemenkes telah menyelesaikan 2.034 rekomendasi atau 86,92 persen dari 2.340 rekomendasi BPK.

“Kami mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan atas rekomendasi dari BPK. BPK akan terus mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan atas pengelolaan keuangan negara melalui rekomendasi yang diberikan,” tutur Pius.

Menkes Budi mengatakan, opini WTP yang diperoleh Kemenkes merupakan prestasi dari semua pihak di Kemenkes. Pihaknya berkomitmen akan menyelesaikan semua rekomendasi dari BPK.

“Saya diangkat sebagai Menteri Kesehatan tanggal 23 Desember 2020 dan kami memiliki komitmen agar semua temuan BPK bisa kami selesaikan,” tutur Menkes Budi.

“Masukan dan rekomendasi yang diberikan BPK akan dijadikan acuan untuk penyempurnaan pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga dapat mendorong terwujudnya tata keuangan negara yang akuntabel dan transparan,” imbuh mantan Direktur Utama PT Inalum (Persero) itu.***

 

]]> Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terkait laporan keuangan 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, Kemenkes telah menerima opini tersebut selama 9 tahun berturut-turut.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerima laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan Kemenkes dari anggota VI BPK Dr Pius Lustrilanang di Gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu (13/7).

Opini WTP laporan keuangan ditetapkan dengan memperhatikan empat hal. Yakni laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

“BPK mengapresiasi atau pencapaian opini Kementerian Kesehatan selama 9 tahun berturut-turut,” ujar Pius.

Opini WTP tersebut bukan berarti tidak terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara. BPK masih menemukan kelemahan pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meskipun tidak berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan Kementerian Kesehatan 2021.

Dikatakan Pius, BPK merekomendasikan menteri kesehatan agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan proses penugasan, pengadaan, dan distribusi vaksin Covid-19.

Hingga saat ini, Kemenkes telah menyelesaikan 2.034 rekomendasi atau 86,92 persen dari 2.340 rekomendasi BPK.

“Kami mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan atas rekomendasi dari BPK. BPK akan terus mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan atas pengelolaan keuangan negara melalui rekomendasi yang diberikan,” tutur Pius.

Menkes Budi mengatakan, opini WTP yang diperoleh Kemenkes merupakan prestasi dari semua pihak di Kemenkes. Pihaknya berkomitmen akan menyelesaikan semua rekomendasi dari BPK.

“Saya diangkat sebagai Menteri Kesehatan tanggal 23 Desember 2020 dan kami memiliki komitmen agar semua temuan BPK bisa kami selesaikan,” tutur Menkes Budi.

“Masukan dan rekomendasi yang diberikan BPK akan dijadikan acuan untuk penyempurnaan pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga dapat mendorong terwujudnya tata keuangan negara yang akuntabel dan transparan,” imbuh mantan Direktur Utama PT Inalum (Persero) itu.***

 
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories