51 Pegawai Dipecat, KPK Buka Opsi Rekrut Penyidik Dari Instansi Lain

Sebanyak 51 dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dipecat. Padahal, komisi antirasuah masih kekurangan penyelidik dan penyidik.

Deputi Penindakan KPK Karyoto menyatakan, sebelum pemecatan terjadi, sudah ada slot untuk penambahan penyidik di penindakan.

“Masih ada seratus di kedeputian penindakan,” ujar Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (25/5).

Karyoto mengatakan, kebutuhan itu sudah diajukan olehnya sejak lama. Seratus orang yang dibutuhkan terdiri dari penyelidik, penyidik, tim pencari buronan, dan bagian lainnya di divisi penindakan.

“Karena selama ini yang jadi masalah ketika daftar pencarian orang (DPO) overload, jadi kasus ini jalannya lambat,” imbuh eks Wakapolda DI Yogyakarta itu.

Komisi antirasuah pun mengambil ancang-ancang untuk merekrut penyidik dari instansi lain. “Paling kita minta ke kejaksaan ke penyidik, untuk mempersiapkan saja apabila sewaktu-waktu ada rekrutmen lagi,” ungkapnya.

Namun, keputusan itu belum final. Karyoto menyebut keputusan penambahan divisi penindakan tergantung kebijakan pimpinan. “Ada kebijakan lagi dari pimpinan dan kesekjenan, saya tidak berandai-andai,” tandas Karyoto. [OKT]

]]> Sebanyak 51 dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dipecat. Padahal, komisi antirasuah masih kekurangan penyelidik dan penyidik.

Deputi Penindakan KPK Karyoto menyatakan, sebelum pemecatan terjadi, sudah ada slot untuk penambahan penyidik di penindakan.

“Masih ada seratus di kedeputian penindakan,” ujar Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (25/5).

Karyoto mengatakan, kebutuhan itu sudah diajukan olehnya sejak lama. Seratus orang yang dibutuhkan terdiri dari penyelidik, penyidik, tim pencari buronan, dan bagian lainnya di divisi penindakan.

“Karena selama ini yang jadi masalah ketika daftar pencarian orang (DPO) overload, jadi kasus ini jalannya lambat,” imbuh eks Wakapolda DI Yogyakarta itu.

Komisi antirasuah pun mengambil ancang-ancang untuk merekrut penyidik dari instansi lain. “Paling kita minta ke kejaksaan ke penyidik, untuk mempersiapkan saja apabila sewaktu-waktu ada rekrutmen lagi,” ungkapnya.

Namun, keputusan itu belum final. Karyoto menyebut keputusan penambahan divisi penindakan tergantung kebijakan pimpinan. “Ada kebijakan lagi dari pimpinan dan kesekjenan, saya tidak berandai-andai,” tandas Karyoto. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories