5 Tahun Tersangka, Baru Kemarin Ditahan Lino Yang Kuat, Apa KPK Lemah

Setelah lima tahun ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC), eks Dirut PT Pelindo II, RJ Lino akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penahanan yang sampai memakan waktu lima tahun ini menimbulkan pertanyaan. Apa karena Lino kuat atau KPK yang lemah.

Kemarin, Lino dipanggil KPK lagi. Penyidik lembaga antirasuah itu, kembali memeriksa Lino soal dugaan korupsi pengadaan QCC di PT Pelindo II. Lino datang sekitar pukul 10 pagi. Lino yang jaket berwarna hitam itu, langsung memasuki Gedung KPK. mengenakan kemeja putih dilapisi

Setelah diperiksa beberapa jam, Lino pun keluar dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi orange. Sambil menenteng sebuah tas, Lino dikawal petugas KPK memasuki mobil untuk dibawa ke rumah tahanan KPK.

Lino sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 15 Desember 2015. Dia disangkakan melanggar UU Tipikor karena menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, atau korporasi dalam pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II pada 2010.

Namun, dia tidak ditahan. Kenapa KPK baru menahan Lino setelah lima tahun jadi tersangka? Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, proses penyidikan kasus ini memakan waktu lama karena terkendala perhitungan kerugian negara. Di satu sisi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuntut tetap ada dokumen atau data yang dibutuhkan dalam penghitungan kerugian negara. Sementara di sisi lain, penyidik kesulitan mendapatkan harga QCC yang dijual PT Wuxi HuaDong Heavy Machinery Co. Ltd (HDHM) dari China, atau setidaknya harga pembanding.

“Kendalanya memang dari perhitungan kerugian negara,” ujar Alex, dalam konferensi pers di Gedung KPK, kemarin.

Pimpinan KPK periode sebelumnya, Agus Rahardjo dan Laode M. Syarif, sudah berupaya meminta dokumen atau harga pembanding QCC itu kepada pemerintah China melalui Kedutaan Besar (Kedubes) China.

“Tahun 2018, pak Laode dan pak Agus Rahardjo ke China dan dijanjikan bisa bertemu menteri atau jaksa agung. Tapi pada saat terakhir ketika mau bertemu, dibatalkan,” tuturnya.

Meski tak mendapatkan dokumen harga atau harga pembanding, KPK tetap meminta BPK melakukan penghitungan kerugian negara. Lembaga audit negara itu hanya bisa menemukan kerugian dalam pemeliharaan tiga QCC itu sebesar 22.828,94 dolar AS atau setara Rp 317 juta, dalam kurs saat ini.

 

Komisi antirasuah kemudian menggandeng ahli Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menghitung harga pokok produksi (HPP) dari tiga QCC tersebut. Hasilnya, HPP QCC di Pelabuhan Palembang sebesar 2.996.123 dolar AS atau setara Rp 43,2 miliar. Di Pelabuhan Panjang sebesar 3.356.742 dolar AS atau setara 48,4 miliar. Dan di Pelabuhan Pontianak sebesar 3.314.520 dolar AS atau setara Rp 47,8 miliar. Total HPP ketiga QCC itu, sekitar 9,6 juta dolar AS atau setara Rp 139 miliar.

Sementara harga beli QCC dari HDHM, berdasarkan kontrak, di Pelabuhan Palembang senilai 5.344.000 dolar AS atau setara Rp 77 miliar. Di pelabuhan Panjang, 4.920.000 dolar AS atau sekitar Rp 71 miliar, dan di Pelabuhan Pontianak sebesar 5.290.000 atau sekitar Rp 76,3 miliar. Totalnya, sebesar 15.554.000 dolar AS atau setara Rp 224,5 miliar.

“Jadi ada perbedaan sekitar 5 juta dolar AS. Itu yang kami jadikan dasar bahwa memang terjadi selisih yang signifikan dibandingkan dengan harga yang dibeli dari Pelindo ke HDHM dengan perhitungan ahli ITB,” kata Alex.

Menurut Alex, Lino akan ditahan selama 14 hari di rutan KPK. Mulai dari 26 Maret 2021 sampai 13 April 2021.

Bagaimana tanggapan Lino? Dia mengaku senang ditahan. Karena penahanan memang momen yang dinantikannya. Menurut Lino, proses pemeriksaan tidak ada artinya jika status dirinya tidak kunjung kepastian.

“Saya senang sekali karena setelah lima tahun menunggu. Jadi supaya jelas statusnya,” ujar Lino.

Namun, Lino kebingungan atas dugaan BPK terkait adanya kerugian keuangan negara sebesar 22.828,94 dolar AS dalam pemeliharaan tiga unit QCC. Dia mengklaim, saat menjabat Dirut Pelindo II, tidak mengurusi pemeliharaan crane.

Dia menyangkal adanya kerugian lantaran dirinya yang menunjuk langsung alat yang akan dilelang. Saat itu, ada 10 orang yang ikut lelang, namun hanya dua orang yang mengajukan penawaran. “Barangnya sama persis kebetulan pemenangnya sama, harganya itu 500 ribu dolar AS lebih mahal daripada saya nunjuk langsung,” tandasnya.

Leletnya KPK menahan Lino jadi bahan pertanyaan. Pengamat Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tholabi Karlie mengatakan, kasus Lino membuka tabir proses hukum yang dilakukan KPK. Artinya, perkara korupsi yang ditangani KPK tidak selamanya berjalan ideal. [UMM]

]]> Setelah lima tahun ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC), eks Dirut PT Pelindo II, RJ Lino akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penahanan yang sampai memakan waktu lima tahun ini menimbulkan pertanyaan. Apa karena Lino kuat atau KPK yang lemah.

Kemarin, Lino dipanggil KPK lagi. Penyidik lembaga antirasuah itu, kembali memeriksa Lino soal dugaan korupsi pengadaan QCC di PT Pelindo II. Lino datang sekitar pukul 10 pagi. Lino yang jaket berwarna hitam itu, langsung memasuki Gedung KPK. mengenakan kemeja putih dilapisi

Setelah diperiksa beberapa jam, Lino pun keluar dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi orange. Sambil menenteng sebuah tas, Lino dikawal petugas KPK memasuki mobil untuk dibawa ke rumah tahanan KPK.

Lino sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 15 Desember 2015. Dia disangkakan melanggar UU Tipikor karena menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, atau korporasi dalam pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II pada 2010.

Namun, dia tidak ditahan. Kenapa KPK baru menahan Lino setelah lima tahun jadi tersangka? Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, proses penyidikan kasus ini memakan waktu lama karena terkendala perhitungan kerugian negara. Di satu sisi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuntut tetap ada dokumen atau data yang dibutuhkan dalam penghitungan kerugian negara. Sementara di sisi lain, penyidik kesulitan mendapatkan harga QCC yang dijual PT Wuxi HuaDong Heavy Machinery Co. Ltd (HDHM) dari China, atau setidaknya harga pembanding.

“Kendalanya memang dari perhitungan kerugian negara,” ujar Alex, dalam konferensi pers di Gedung KPK, kemarin.

Pimpinan KPK periode sebelumnya, Agus Rahardjo dan Laode M. Syarif, sudah berupaya meminta dokumen atau harga pembanding QCC itu kepada pemerintah China melalui Kedutaan Besar (Kedubes) China.

“Tahun 2018, pak Laode dan pak Agus Rahardjo ke China dan dijanjikan bisa bertemu menteri atau jaksa agung. Tapi pada saat terakhir ketika mau bertemu, dibatalkan,” tuturnya.

Meski tak mendapatkan dokumen harga atau harga pembanding, KPK tetap meminta BPK melakukan penghitungan kerugian negara. Lembaga audit negara itu hanya bisa menemukan kerugian dalam pemeliharaan tiga QCC itu sebesar 22.828,94 dolar AS atau setara Rp 317 juta, dalam kurs saat ini.

 

Komisi antirasuah kemudian menggandeng ahli Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menghitung harga pokok produksi (HPP) dari tiga QCC tersebut. Hasilnya, HPP QCC di Pelabuhan Palembang sebesar 2.996.123 dolar AS atau setara Rp 43,2 miliar. Di Pelabuhan Panjang sebesar 3.356.742 dolar AS atau setara 48,4 miliar. Dan di Pelabuhan Pontianak sebesar 3.314.520 dolar AS atau setara Rp 47,8 miliar. Total HPP ketiga QCC itu, sekitar 9,6 juta dolar AS atau setara Rp 139 miliar.

Sementara harga beli QCC dari HDHM, berdasarkan kontrak, di Pelabuhan Palembang senilai 5.344.000 dolar AS atau setara Rp 77 miliar. Di pelabuhan Panjang, 4.920.000 dolar AS atau sekitar Rp 71 miliar, dan di Pelabuhan Pontianak sebesar 5.290.000 atau sekitar Rp 76,3 miliar. Totalnya, sebesar 15.554.000 dolar AS atau setara Rp 224,5 miliar.

“Jadi ada perbedaan sekitar 5 juta dolar AS. Itu yang kami jadikan dasar bahwa memang terjadi selisih yang signifikan dibandingkan dengan harga yang dibeli dari Pelindo ke HDHM dengan perhitungan ahli ITB,” kata Alex.

Menurut Alex, Lino akan ditahan selama 14 hari di rutan KPK. Mulai dari 26 Maret 2021 sampai 13 April 2021.

Bagaimana tanggapan Lino? Dia mengaku senang ditahan. Karena penahanan memang momen yang dinantikannya. Menurut Lino, proses pemeriksaan tidak ada artinya jika status dirinya tidak kunjung kepastian.

“Saya senang sekali karena setelah lima tahun menunggu. Jadi supaya jelas statusnya,” ujar Lino.

Namun, Lino kebingungan atas dugaan BPK terkait adanya kerugian keuangan negara sebesar 22.828,94 dolar AS dalam pemeliharaan tiga unit QCC. Dia mengklaim, saat menjabat Dirut Pelindo II, tidak mengurusi pemeliharaan crane.

Dia menyangkal adanya kerugian lantaran dirinya yang menunjuk langsung alat yang akan dilelang. Saat itu, ada 10 orang yang ikut lelang, namun hanya dua orang yang mengajukan penawaran. “Barangnya sama persis kebetulan pemenangnya sama, harganya itu 500 ribu dolar AS lebih mahal daripada saya nunjuk langsung,” tandasnya.

Leletnya KPK menahan Lino jadi bahan pertanyaan. Pengamat Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tholabi Karlie mengatakan, kasus Lino membuka tabir proses hukum yang dilakukan KPK. Artinya, perkara korupsi yang ditangani KPK tidak selamanya berjalan ideal. [UMM]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories