1,5 Tahun Dihajar Pandemi 1.000 Gerai Ritel Tutup

Sebanyak 12 perwakilan aso­siasi pengusaha melakukan au­diensi dengan Presiden Jokowi, Jumat (10/9). Pertemuan itu berkaitan dengan situasi kekinian ekonomi di masa pandemi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengaku, pihaknya menyampaikan 3 hal kepada Presiden dalam pertemuan itu.

Pertama, permintaan bagi pelaku pasar seperti swalayan minimarket, supermarket, hyper­market, wholesaler, department store untuk kepastian hukum dan kemudahan berusaha.

“Pelaku eceran dan modern anggota Aprindo di seluruh Indonesia berharap jadi sektor prioritas,” ungkapnya.

Pasalnya, lanjut Roy, pada Anggaran Pendapatan dan Be­lanja Negara (APBN) 2021, ada 7 sektor prioritas. Namun, perda­gangan eceran dan ritel modern belum masuk sebagai prioritas.

Ada pun sektor prioritas di tahun ini adalah kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata dan perlindungan sosial.

Roy meminta ritel masuk prioritas karena Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebagian besar masih disumbang konsum­si rumah tangga. Mendominasi sebesar 57,6 persen.

“Kalau ritel dibilang kuat, nya­tanya 1.000 lebih gerai tutup selama pandemi. Harapan kami dapat dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan merestrukturisasi kredit korporasi kita,” harap Roy.

Kedua, kata Roy, Aprindo berharap dukungan pemerintah dalam kemudahan berusaha. Misalnya, regulasi yang meng­hambat dapat direvisi.

Dia mencontohkan, ada peraturan pelaku usaha swalayan ketika ekspansi harus waralaba, sedangkan waralaba bersifat spesifik yang barang produknya murah, mudah dan cepat dilaku­kan penjualan. Sementara sejenis supermarket akan kesulitan.

Ketiga, revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, juga menjadi salah satu pembahasan. Aprindo meminta pembahasan ini melibat­kan dunia usaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hari­yadi Sukamdani menegaskan, pertemuan dengan Presiden Jokowi juga melihat arah ke­bijakan pemerintah dalam melakukan pelonggaran secara bertahap, seiring membaiknya perkembangan kasus Covid-19.

“Hal yang kami pusingkan adalah dampaknya terhadap cash flow (arus kas) usaha. Selama satu setengah tahun terakhir ini babak belur dihajar pandemi,” katanya.

Menurut Hariyadi, perlu inter­vensi terhadap usaha-usaha yang terdampak pandemi Covid-19 selama 1,5 tahun terakhir. Ada bermacam upaya yang dapat di­lakukan, misalnya terkait penu­runan suku bunga, perpanjangan tenor dan lain-lain.

Apindo juga mendorong adanya moratorium Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Hariyadi menilai, pandemi Covid-19 membuat kinerja banyak perusahaan terganggu. Hingga mengakibatkan kesulitan ekonomi. Meski solusinya bukan harus pailit. [KPJ]

]]> Sebanyak 12 perwakilan aso­siasi pengusaha melakukan au­diensi dengan Presiden Jokowi, Jumat (10/9). Pertemuan itu berkaitan dengan situasi kekinian ekonomi di masa pandemi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengaku, pihaknya menyampaikan 3 hal kepada Presiden dalam pertemuan itu.

Pertama, permintaan bagi pelaku pasar seperti swalayan minimarket, supermarket, hyper­market, wholesaler, department store untuk kepastian hukum dan kemudahan berusaha.

“Pelaku eceran dan modern anggota Aprindo di seluruh Indonesia berharap jadi sektor prioritas,” ungkapnya.

Pasalnya, lanjut Roy, pada Anggaran Pendapatan dan Be­lanja Negara (APBN) 2021, ada 7 sektor prioritas. Namun, perda­gangan eceran dan ritel modern belum masuk sebagai prioritas.

Ada pun sektor prioritas di tahun ini adalah kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata dan perlindungan sosial.

Roy meminta ritel masuk prioritas karena Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebagian besar masih disumbang konsum­si rumah tangga. Mendominasi sebesar 57,6 persen.

“Kalau ritel dibilang kuat, nya­tanya 1.000 lebih gerai tutup selama pandemi. Harapan kami dapat dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan merestrukturisasi kredit korporasi kita,” harap Roy.

Kedua, kata Roy, Aprindo berharap dukungan pemerintah dalam kemudahan berusaha. Misalnya, regulasi yang meng­hambat dapat direvisi.

Dia mencontohkan, ada peraturan pelaku usaha swalayan ketika ekspansi harus waralaba, sedangkan waralaba bersifat spesifik yang barang produknya murah, mudah dan cepat dilaku­kan penjualan. Sementara sejenis supermarket akan kesulitan.

Ketiga, revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, juga menjadi salah satu pembahasan. Aprindo meminta pembahasan ini melibat­kan dunia usaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hari­yadi Sukamdani menegaskan, pertemuan dengan Presiden Jokowi juga melihat arah ke­bijakan pemerintah dalam melakukan pelonggaran secara bertahap, seiring membaiknya perkembangan kasus Covid-19.

“Hal yang kami pusingkan adalah dampaknya terhadap cash flow (arus kas) usaha. Selama satu setengah tahun terakhir ini babak belur dihajar pandemi,” katanya.

Menurut Hariyadi, perlu inter­vensi terhadap usaha-usaha yang terdampak pandemi Covid-19 selama 1,5 tahun terakhir. Ada bermacam upaya yang dapat di­lakukan, misalnya terkait penu­runan suku bunga, perpanjangan tenor dan lain-lain.

Apindo juga mendorong adanya moratorium Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Hariyadi menilai, pandemi Covid-19 membuat kinerja banyak perusahaan terganggu. Hingga mengakibatkan kesulitan ekonomi. Meski solusinya bukan harus pailit. [KPJ]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories